Kemendagri: Izin Mutasi Menjelang Pilkada 2020 Diberikan Selektif

Reporter

Friski Riana

Sabtu, 1 Februari 2020 19:40 WIB

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan akan memberikan izin secara selektif terhadap kepala daerah yang ingin melakukan mutasi jabatan menjelang Pilkada 2020.

"Ada klausal yang bisa kita pakai. Kita akan memberikan izin secara selektif," kata Akmal dalam Rakernis Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada 2020 di Marc Hotel, Jakarta, Sabtu, 1 Februari 2020.

Akmal menuturkan, klausal tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri yang terbit pada 21 Januari 2020. Surat edaran itu meminta kepala daerah yang menyelenggarakan pilkada tidak melakukan pergantian jabatan.

Namun, mutasi bisa diizinkan jika terjadi kekosongan jabatan. "Yang tidak kosong kita sarankan tunggulah selesai pilkada. Kami pemerintah seobyektif mungkin berusaha agar netralitas ASN (aparatur sipil negara) diwujudkan," ujarnya.

Sebanyak 270 daerah akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 2020 ini. Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan berujar dari total daerah peserta pilkada, ada 230 daerah yang memiliki calon inkumben. Menurut dia, calon inkumben berpotensi memobilisasi aparatur sipil negara (ASN).

Advertising
Advertising

"Jadi kami memang saat ini memetakan juga di antara 270 daerah itu ada potensi 230 itu petahana. Pengalaman kami di mana ada calon petahana, potensi mobilisasi terhadap ASN ini ada," kata Abhan.

Abhan mengaku sudah memberi peringatan kepada pemerintah daerah peserta pilkada untuk menjaga netralitas ASN. Ia juga sudah mengingatkan sanksi berat jika calon kepala daerah inkumben ini melanggar aturan. Salah satunya tentang larangan melakukan mutasi jabatan enam bulan sebelum masa penetapan calon.

Jika terbukti benar, kata Abhan, sanksinya adalah diskualifikasi. Menurut dia, mutasi jabatan harus seizin Menteri Dalam Negeri. "Kalau nanti faktanya tidak ada izin dan benar terjadi faktanya ada mutasi, dan itu petahana, ini punya potensi pelanggaran yang sanksinya berat, bisa kami rekomendasi diskualifikasi," kata dia.

Pilkada 2020 diikuti oleh 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Sembilan provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur meliputi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Adapun proses pemungutan suara dijadwalkan pada 23 September 2020.

FRISKI RIANA

Berita terkait

Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

23 jam lalu

Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

Menteri TIto Karnavian meminta kepala daerah memerhatikan inflasi di daerahnya masing-masing.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Dorong Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Pemda

1 hari lalu

Kemendagri Dorong Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Pemda

Kemendagri mendorong penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara konsisten di semua tingkatan pemerintahan, terutama di lingkungan Pemda.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

8 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

12 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

12 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

17 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

19 hari lalu

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

29 hari lalu

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

Pada sidang pekan lalu, Gani membantah ada mobilisisasi atau pengerahan Pj. kepala daerah untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

40 hari lalu

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

40 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya