TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ogah menanggapi kritik terhadap pencapaian kinerja pemerintah dalam 100 hari periode kedua kepemimpinannya, yang jatuh pada 28 Januari 2020. Menurut Jokowi, dia sudah memerintah lebih dari 100 hari.

"Jadi, tidak ada 100 hari karena ini kelanjutan dari periode pertama ke kedua. Enggak ada ini berhenti, terus mulai lagi," ujar Jokowi di Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek), Serpong Kota Tangerang Selatan, Banten pada Kamis, 30 Januari 2020.

Jokowi mempersilakan wartawan bertanya langsung kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju mengenai pencapaian dalam tiga bulan pertama pemerintahannya. "Mereka sudah saya beri KPI (Key Performance Indicator) sendiri-sendiri, yang jelas-jelas angka semuanya. Tanyakan langsung ke menteri-menteri, kita harus berada posisi speed yang tinggi dan sesuai target," ujar dia.

Sejak hitungan kerja dari hari pelantikan pada 23 Oktober 2019, 100 hari pemerintah jilid II Jokowi banyak mendapat catatan merah dari berbagai pegiat hukum, aktivis, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Penegakan hukum dinilai makin lemah, terlebih setelah revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus raibnya politikus PDI Perjuangan Harun Masiku, yang diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi anggota DPR, dinilai sebagai salah satu contoh betapa tumpulnya KPK dengan undang-undang baru.

Kinerja perekonomian juga masih belum mengilap pada periode 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Banyak pihak pesimistis target Jokowi memacu pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen pada periode Kabinet Indonesia Maju bisa tercapai. Kebijakan-kebijakan yang diambil justru bersifat menahan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan cukai rokok, penyesuaian tarif tol, hingga perubahan pola penyaluran subsidi gas LPG.

“Pemerintah seperti melupakan bahwa konsumsi merupakan mesin utama pendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah.