Dikritik Karena Pasif, Ma'ruf Amin: Jangan Ada Matahari Kembar

Reporter

Antara

Rabu, 29 Januari 2020 16:36 WIB

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) didampingi oleh wakil presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 16 Desember 2019. Rapat ini membahas persiapan pemindahan ibu kota. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan tak ingin sampai ada matahari kembar di Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Sehingga, ia mengatakan tak perlu bekerja lebih menonjol ketimbang Jokowi.

“Saya ini wakil presiden, yang menonjol itu kan Presiden. Kalau wakil presidennya menonjol, nanti jadi ada matahari kembar,” kata Ma’ruf Amin kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020.

Ma’ruf mengatakan telah menjalankan tugas-tugasnya sebagai pendamping Jokowi. Ia mengatakan beberapa tugas itu antara lain mengkoordinasikan jajaran menteri dalam hal penanggulangan radikalisme, penanganan stunting pada anak, dan pengembangan ekonomi syariah.

“Saya juga menjalankan tugas mewakili Presiden ke mana-mana, rapat kabinet, menyampaikan pendapat di rapat kabinet, itu juga saya jalankan,” katanya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyoroti kiprah Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sudah berlangsung selama 100 hari. Adi menilai, Ma'ruf belum terlihat signifikan berperan di pemerintahan.

Advertising
Advertising

"Kiai Ma'ruf ini belum kelihatan signifikansinya sebagai wapres," kata Adi kepada Tempo, Selasa, 28 Januari 2020.

Adi menilai Ma'ruf cenderung belum terlihat mengomentari isu-isu besar yang menjadi perhatian publik, misalnya soal pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, kata Adi, Ma'ruf juga belum tampak berperan di bidang yang menjadi keahliannya.

"Jangan sampai ada kesan Pak Kiai ini sebatas pelengkap penderita, atau bemper politik menghadang tudingan anti-Islam yang ditujukan kepada Jokowi ketika pilpres itu," kata dosen komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini.

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

2 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

5 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Optimistis Timnas U-23 Indonesia Bisa Kalahkan Guinea di Laga Playoff Olimpiade 2024

10 jam lalu

Wapres Ma'ruf Amin Optimistis Timnas U-23 Indonesia Bisa Kalahkan Guinea di Laga Playoff Olimpiade 2024

Wapres Ma'ruf Amin optimistis Timnas U-23 Indonesia bisa mengalahkan timnas Guinea U-23 pada pertandingan playoff Olimpiade 2024.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

15 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

15 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

17 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

20 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

21 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya