Underpass Kemayoran Jakarta Pusat masih terendam banjir setinggi 4 meter sejak kemarin, Sabtu 25 Januari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono angkat bicara mengenai pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi yang menyebut underpass Kemayoran yang terkena banjir adalah wewenang pemerintah pusat. Heru meminta pemerintah DKI tidak menciptakan polemik dalam masalah banjir.
“Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi,” kata Heru lewat keterangan tertulis pada Ahad, 26 Januari 2020. Ia mengajak bersama-sama mengatasi banjir dan mengutamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat
Heru berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih diutamakan ketimbang berpolemik di media. Soal underpass Kemayoran yang sudah dibangun, kata Heru, tentunya telah melalui pembahasan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.
“Pasti sudah ada design engineering yang telah dibahas bersama antara Tim DKI dan Kementerian PU.” Ia mengajak Pemerintah DKI Jakarta duduk bersama membahas masalah banjir underpasss itu. “Mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media,” ujar Heru.
