Kepulangan WNI Terduga Teroris Tunggu Keputusan Jokowi

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Amirullah

Selasa, 21 Januari 2020 18:53 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan saat ini masih ada 660 warga negara Indonesia yang masuk dalam daftar teroris asing atau foreign terrorist fighters (FTF) di mancanegara. Mahfud mengatakan nasib kepulangan mereka ke Indonesia saat ini masih menjadi pembahasan di tingkat kementerian.

"Itu tadi diskusikan apakah itu mau dipulangkan apa tidak? Kalau dipulangkan, dipulangkan semua atau tidak," kata Mahfud saat ditemui di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 21 Januari 2020.

Mahfud hari ini menggelar rapat bersama lintas kementerian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait nasib FTF tersebut. Kebanyakan dari FTF itu, saat ini berada di Suriah. Mahfud sempat mengatakan bahwa FTF ini sebenarnya didominasi oleh wanita dan anak-anak.

Usai rapat hari ini, ia mengatakan ada beberapa FTF yang meminta agar dipulangkan ke Indonesia. Beberapa lainnya diminta dipulangkan oleh negara tempat mereka tinggal. Ada pula negara yang menginginkan agar yang dipulangkan hanya anak-anak dan perempuan yang terkait FTF. Namun FTF pria tetap ditahan untuk diadili di negara mereka.

Mahfud mengatakan persoalan ini tak mudah karena secara prinsip konstitusi, setiap warga negara punya hak untuk mendapat kewarganegaraan dan tidak boleh berstatus stateless (tak bernegara).

Advertising
Advertising

"Tidak boleh tuh di dalam konstitusi. Tetapi problemnya kalau mereka dipulangkan karena hak itu, itu juga bisa menjadi ada yang khawatir bisa menjadi virus. Virus teroris-teroris baru di sini," kata Mahfud.

Persoalan ini menyangkut sejumlah kementerian lain di luar hukum. Kementerian Sosial akan terlibat karena akan bertanggung jawab terhadap akibat sosial yang ditimbulkan FTF yang pulang. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga bisa terdampak, karena isu ini bisa jadi memengaruhi minat turis.

"Itu semua akan dipertimbangkan dan nanti akan disampaikan ke Presiden dalam waktu yang tidak lama. Mungkin dalam paruh pertama tahun ini kami sudah punya sikap barang kali ya, barangkali sudah selesai," kata Mahfud.

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

10 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

16 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

20 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

23 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

23 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya