TEMPO Interaktif, BANDUNG:Gubernur Ahmad Heryawan memastikan belum menerima permintaan izin dari Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk memeriksa seluruh anggota DPRD Garut atas dugaan korupsi dana Jasmara. Yang ada permintaan dari Kejaksaan Tinggi untuk kasus yang sama, katanya di Bandung, Senin (4/8). Menurut Heryawan, permintaan izin pemeriksaan anggota dewan itu malah datang dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk kasus yang sama. Kejaksaan, meminta izin memeriksa 7 anggota DPRD Garut atas kasus dugaan korupsi beberapa minggu lalu. Atas permintaan itu, Heryawan mengaku sudah meneken pemberian izin itu. Heryawan mengaku, akan menanyakan soal itu pada Polda Jawa Barat soal permintaan izin. Saat yang sama ketika Polda Jawa Barat memberikan perhatian pada persoalan di Garut, pada saat yang sama Kejaksaan juga sudah bergerak, katanya. Polda Jawa Barat berencana meminta izin pada gubernur untuk pemeriksaan 45 anggota DPRD Kabupaten Garut terkait kasus dugaan korupsi dana proyek Jaring Asmara (Jasmara) dari Pos Bantuan Sosial APBD Garut tahun 2007 sebesar Rp 76 miliar. Seluruh anggota dewan itu pernah diperiksa polisi sebelumnya sebagai saksi atas kasus itu. Ahmad Fikri
Berita terkait
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat
23 Agustus 2023
Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.
Baca SelengkapnyaKetua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung
16 Desember 2022
Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani
Baca SelengkapnyaHari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan
14 Agustus 2022
Melansir On the Road Trends, aturan pemasangan pelat nomor ini kemudian diikuti oleh beberapa negara, seperti Jerman pada 1896 dan Belanda pada 1898.
Baca SelengkapnyaAlasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan
5 Juni 2022
Pelat nomor kendaraan berwarna putih diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021..
Baca SelengkapnyaBuntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu
28 Juli 2019
Terkait kasus tilang elektronik yang berbuntut panjang, Ditlantas Polda Metro, Komisaris Muhammad Nasir, menyebut plat nomor palsu bisa dibedakan.
Baca SelengkapnyaRespons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah
7 Desember 2018
Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.
Baca SelengkapnyaKasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa
12 September 2018
Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.
Baca SelengkapnyaTerlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti
7 November 2017
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.
Baca SelengkapnyaKejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD
3 November 2017
Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK
25 Oktober 2017
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.
Baca Selengkapnya
