TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan agar pemilihan legislatif kembali menganut sistem proporsional tertutup alias coblos gambar.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, salah satu alasan partainya mendorong perubahan sistem ini adalah mahalnya biaya politik dan pertarungan antarcalon anggota legislatif yang dinilai brutal.

"Yang bertarung bukan hanya caleg di luar partai, tapi di dalam partai. Ini menyebabkan money politic luar biasa, biaya mahal," kata Djarot ketika dihubungi, Senin, 13 Januari 2020.

Maka dari itu, kata Djarot, sistem proporsional tertutup perlu untuk mendorong partai-partai menyiapkan kader terbaiknya. Nantinya, kader-kader terbaik inilah yang akan dikirim ke parlemen.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, partai harus menyelenggarakan pendidikan politik. Misalnya, sekolah partai untuk menyiapkan kader. Dia menyebut proses rekrutmen dan seleksi pun menjadi penting dalam hal ini.

"Apalagi dana parpol diperbesar, untuk apa itu? Untuk pendidikan politik di masing-masing parpol untuk kaderisasi," ujar anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Djarot juga membantah sistem proposional tertutup membuat pileg ibarat membeli kucing dalam karung dan meneguhkan oligarki. Djarot mengatakan, PDIP akan mendorong perbaikan sistem rekrutmen, kaderisasi, dan transparansi partai politik sehingga partai memiliki kader-kader terbaik untuk dicalonkan.

"Zaman sekarang ini sistemnya transparan. Di situ oligarki kita koreksi, nanti masyarakat yang menilai," kata Djarot.

Sistem proporsional tertutup berarti pemilih hanya dihadapkan pada pilihan partai, bukan calon anggota legislatif. Sistem ini sebelumnya berlaku di Orde Baru hingga Pemilu 2004. Adapun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berlaku saat ini, pileg menganut sistem proporsional terbuka sehingga pemilih bisa mencoblos langsung calon legislator yang diinginkan.

Perubahan sistem pemilihan legislatif menjadi proporsional tertutup ini menjadi salah satu rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional I PDIP yang disampaikan kemarin, Ahad, 12 Januari 2020. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, rekomendasi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat melalui revisi UU Pemilu.