Pangeran Arief Akhirnya Jadi Calon Wakil Bupati

Reporter

Editor

Rabu, 30 Juli 2008 19:06 WIB

TEMPO Interaktif, CIREBON:Pangeran Raja Arief Natadiningrat, Putra Mahkota Kraton Kasepuhan Cirebon akhirnya pindah jalur. Ia bersedia menjadi calon wakil bupati mendampingi Djakaria Machmud. Mereka diusung koalisi PKB, PKS dan PPP bersama 13 partai kecil lainnya maju dalam Pemilihan Bupati Cirebon, Oktober mendatang. Hari ini, pasangan ini mendeklarasikan pencalonan mereka di sebuah hotel di Kota Cirebon. Pendeklarasian ini dilakukan setelah sebelumnya tiga pimpinan Partai itu mengelar pertemuan. Deklarasi itu hanya dihadiri perwakilan dari masing-masing partai termasuk pasangan Djakaria Machmud dan PRA Arief Natadiningrat yang juga anggota DPD RI. Djakaria berharap, koalisi ini bisa didukung masyarakat yang mau membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Rencananya, deklarasi terbuka dilakukan pada 3 Agustus sedangkan pendaftaran ke KPUD dilakukan pada 6 Agustus mendatang. Seperti diketahui, putra mahkota kraton kasepuhan Cirebon itu sekarang ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mewakili Jawa BArat. Pekan lalu, ia juga mendaftarkan diri sebagai calon DPD pada Pemilu 2009 mendatang. Perubahan sikap Arief merupakan kejutan karena sebelumnya, ketika diminta maju ke Pilkada, Arief hanya mau dicalonkan sebagai Bupati.Dengan diusungnya pasangan ini, artinya sudah ada dua pasangan yang diusung partai politik. Yaitu pasangan Dedi Supardi-Ason Sukasa yang didukung PDIP juga Djakaria Machmud-PRA Arief Natadiningrat yang disokong 16 partai. Selain itu ada dua pasang kandidat dari independen yang sedang diverifikasi yaitu Sunjaya Purwadi-Abdul Hayyi. Sunjaya mengklaim didukung 91 ribu warga dan pasangan Ading Rupadi-Siti Farihatul Aini dengan dukungan sekitar 80 ribu warga. Ivansyah

Berita terkait

Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Kian Transparan

16 Oktober 2019

Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Kian Transparan

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 mengatur tentang penilaian bawahan atau rekan kerja terhadap atasan.

Baca Selengkapnya

Enam Bulan Pertama 2017 Kejati Riau Bekuk 34 PNS Terlibat Korupsi  

20 Juli 2017

Enam Bulan Pertama 2017 Kejati Riau Bekuk 34 PNS Terlibat Korupsi  

Kejaksaan Tinggi Riau meringkus 56 pelaku tindak pidana korupsi sepanjang Januari-Juni, dan mayoritas berasal dari kalangan PNS.

Baca Selengkapnya

Djarot: Bahasa Saya Lebih Bagus, Pak Ahok Lebih Vulgar  

24 Mei 2017

Djarot: Bahasa Saya Lebih Bagus, Pak Ahok Lebih Vulgar  

Djarot mengatakan dirinya dan Gubernur DKI non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempunyai kesamaan dalam bersikap, yakni antikorupsi.

Baca Selengkapnya

KASN: Revisi UU ASN Bisa Suburkan Korupsi  

24 Januari 2017

KASN: Revisi UU ASN Bisa Suburkan Korupsi  

Menurut KASN, nilai transaksi jual-beli untuk jabatan pemimpin tinggi adalah Rp 2,9 triliun.

Baca Selengkapnya

Sering Bolos, 9 PNS Subang Dipecat  

4 Agustus 2016

Sering Bolos, 9 PNS Subang Dipecat  

Enam PNS sering bolos karena takut dikejar penagih
utang.

Baca Selengkapnya

Perampingan Organisasi, 13 Jabatan Eselon II Kupang Dihapus

18 Juli 2016

Perampingan Organisasi, 13 Jabatan Eselon II Kupang Dihapus

"Tiga belas jabatan eselon II akan dihapus dari struktur pemerintahan di Kabupaten Kupang,"

Baca Selengkapnya

Ini Langkah Ahok Rampingkan Jumlah PNS di Jakarta  

14 Juli 2016

Ini Langkah Ahok Rampingkan Jumlah PNS di Jakarta  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merampingkan jumlah PNS secara alami.

Baca Selengkapnya

Ketua KPK Contohkan Tunjangan Kinerja PNS yang Diskriminatif  

30 Mei 2016

Ketua KPK Contohkan Tunjangan Kinerja PNS yang Diskriminatif  

Ketua Ombudsman RI Amzulian menyebut tidak ada perguruan tinggi yang 100 persen bebas plagiarisme.

Baca Selengkapnya

Temui Ketua MA, Pimpinan KPK Tanya Keberadaan Sopir Nurhadi  

20 Mei 2016

Temui Ketua MA, Pimpinan KPK Tanya Keberadaan Sopir Nurhadi  

Mahkamah Agung berjanji membantu KPK mencari Royani, sopir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

Baca Selengkapnya

Cegah Guru Korupsi, Ini Aksi KPK  

13 Mei 2016

Cegah Guru Korupsi, Ini Aksi KPK  

KPK menerima laporan masih terjadi bisnis buku di sekolah dan guru ikut piknik tapi tidak membayar.

Baca Selengkapnya