Perbedaan sikap soal polemik kapal Cina di Natuna ini di antaranya terlihat dari pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Berikut kutipan pernyataan mereka:

1. Menlu Retno Marsudi

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan pemerintah akan meningkatkan patroli di perairan Natuna. Retno menyebut, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Cina di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

Sementara, ujar Retno, wilayah ZEE Indonesia sudah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). "Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982, oleh karena itu merupakan kewajiban Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," kata dia di Jakarta, Jumat, 3 Januari 2019.

2. Menko Kemaritiman Luhut Binsar

Adapun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan meminta polemik kapal Cina di Natuna tidak dibesar-besarkan. Menurutnya, kejadian ini menjadi bahan introspeksi pemerintah karena kurang menempatkan kapal penjaga di Natuna. Luhut menegaskan pemerintah pun sedang melakukan peningkatan mutu pada Badan Keamanan Laut.

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Kalau soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE kita itu. Sekarang memang coast guard kita itu," ujar Luhut di Jakarta, Jumat lalu.

3. Menhan Prabowo Subianto

Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajak agar masalah polemik kapal Cina di Natuna disikapi dengan dingin.

"Kita selesaikan dengan baik, ya. Bagaimana pun, Cina adalah negara sahabat," ujar Prabowo di Jakarta pada Jumat, 3 Januari 2020.