Nasdem Dukung DPR Bentuk Pansus Jiwasraya

Reporter

Antara

Editor

Amirullah

Selasa, 31 Desember 2019 12:57 WIB

Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya di kawasan Harmoni, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad M Ali mengatakan fraksinya setuju pembentukan Pantia Khusus (Pansus) terkait persoalan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Tujuannya agar akar persoalan kasus tersebut dapat diungkap secara terbuka.

"Fraksi NasDem menilai dalam kasus Jiwasraya, selain proses hukum yang dijalankan, namun harus ada proses politik sehingga kami meminta dibentuk Pansus agar persoalan tersebut terbuka," kata M Ali di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2019.

Dia meyakini, dalam pembahasan persoalan Jiwasraya di Pansus, akan terbuka dan terlihat akar persoalannya sehingga bisa diproses lebih lanjut dalam sisi hukum.

Menurut dia, siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut harus diproses hukum sehingga tidak boleh ada pengecualian. "Siapapun yang terlibat harus diproses hukum. Saya tidak yakin karena kelalaian, karena dalam lima tahun ini banyak mendapatkan penghargaan," ujar M Ali..

Menurut dia, Pansus Jiwasraya yang akan dibentuk DPR RI tidak akan mengganggu proses hukum yang sudah berjalan namun justru bisa beriringan dan saling melengkapi.

Advertising
Advertising

Dia menilai semua sektor harus dilibatkan untuk mengungkap kasus tersebut misalnya kalau perlu KPK dilibatkan. "Pansus ini bisa mengungkap akar persoalan di Jiwasraya namun jangan buru-buru karena harus mengumpulkan berbagai data," katanya.

Ali menilai persoalan Jiwasraya bukan hal yang kecil karena potensi kerugian negara sangat besar dan ada hal kontraproduktif yang terjadi dalam perusahaan BUMN tersebut.

Ali mencontohkan, dalam 5-7 tahun ini, Jiwasraya sangat mendapatkan penghargaan, namun ternyata penghargaan itu diduga untuk kamuflase kebobrokan yang terjadi di internal.

"Ini ada dugaan upaya terstruktur untuk penipuan, menggerakkan lembaga-lembaga negara untuk menutupi kebobrokan Jiwasraya," kata Ali.

Menurut dia, penghargaan yang diperoleh Jiwasraya tersebut diduga merupakan upaya terstruktur dan masif menutupi persoalan di perusahaan tersebut namun pada akhirnya meledak.

Dia mengatakan PT Asuransi Jiwasraya, BUMN bidang asuransi itu mendapatkan 74 penghargaan sejak 2016 hingga 2019. Rinciannya adalah 19 penghargaan di 2016, 33 penghargaan di 2017, 21 penghargaan di 2018 dan 1 penghargaan di 2019.

Berita terkait

PKS Sebut NasDem Bakal Bergabung Usung Imam Budi Hartono-Ririn A Rafiq di Pilkada Depok

36 menit lalu

PKS Sebut NasDem Bakal Bergabung Usung Imam Budi Hartono-Ririn A Rafiq di Pilkada Depok

PKS dan Golkar akan berkoalisi di Pilkada Depok dengan mengusung pasangan Imam Budi Hartono - Ririn Farabi A Rafiq. NasDem dikabarkan akan bergabung.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

9 jam lalu

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

Relawan tak menolak jika partai pendukung Anies-Muhaimin ingin bergabung dengan pemerintahan baru Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

11 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

2 hari lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

2 hari lalu

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

Nasdem Sulsel menyatakan komunikasi politik tetap terbuka dengan partai lain guna menghadapi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya