Menko Polhukam Mahfud MD bersiap memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 12 Desember 2019. Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan ada 27 hingga 28 terpidana yang vonis hukuman matinya telah inkracht atau berketetapan hukum. Menurutnya keputusan inkracht ini berarti sudah ada upaya hukum baik lewat kasasi maupun peninjauan kembali (PK), namun ditolak.
"Sebanyak 27-28 orang sudah inkrahct hukuman mati itu. Dalam arti sudah kasasi, kemudian sudah PK berkali-kali juga masih ada segitu," ujar Mahfud saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Desember 2019.
Meski demikian Mahfud berujar pemerintah belum dapat memastikan hukuman mati untuk saat ini. Sebab, kata dia, vonis ini masih sangat kontroversial dan menjadi perdebatan di banyak pihak.
Selain menyangkut kepentingan hukum Indonesia, tutur Mahfud, vonis tersebut juga menyangkut kepentingan internasional. "Hukuman mati masih kontroversial, harus dilakukan secara sangat-sangat selektif," kata Mahfud.
Walau pun begitu, Mahfud Md menyebut hukuman mati ini masih tetap akan diterapkan di Indonesia. Meski akan diseleksi kembali, namun hukuman mati di Indonesia masih berlaku secara sah berdasarkan konstitusi.
Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Negara Beragama
2 hari lalu
Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Negara Beragama
Mahfud Md, mengatakan relasi agama dan negara bagi Indonesia sebenarnya sudah selesai secara tuntas. Dia menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi negara beragama.
