Telunjuk di Bibir Tandai Febri Diansyah Tak Lagi Jubir KPK

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 26 Desember 2019 18:39 WIB

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, berpose di depan awak media seusai memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 26 Desember 2019. Setelah mundur, Febri akan kembali menjalankan tugasnya sebagai Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Febri Diansyah pamit dari posisi juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Telunjuk di bibir dan lambaian tangan jadi pose terakhirnya sebagai tukang bicara komisi antirasuah.

"Per hari ini tugas saya sebagai juru bicara KPK sudah selesai," kata dia kepada awak media di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 26 Desember 2019.

Selesai konferensi pers, awak media lalu mengambil foto mantan aktivis Indonesia Corruption Watch itu. Saat diambil fotonya, Febri meletakan jari telunjuk kirinya ke bibir. Sementara tangan kanannya melambai ke atas.

Pose itu menandai akhir perjalanan Febri sebagai juru bicara. Meski masih menjabat Kabiro Humas, Febri kini tak bisa lagi berbicara atas nama KPK. Awak media juga tak bisa lagi mengutip ucapannya untuk pemberitaan.

Dulu, saat menjabat jubir KPK Febri rutin menyampaikan hasil pemeriksaan saksi maupun tersangka setiap harinya. Ucapannya juga biasa dikutip apabila KPK menggelar operasi tangkap tangan.

Advertising
Advertising

Jari di telunjuk, kata Febri, menandakan bahwa dia tak bisa bicara lagi atas nama komisi antikorupsi. "Saya akan fokus dan lebih maksimal menjalankan tugas sebagai Kepala Biro humas, artinya interaksi (dengan media) masih ada, tapi dalam konteks yang berbeda," kata dia.

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

3 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

8 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

17 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

17 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

19 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

20 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

22 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya