TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu pendiri Partai Hanura Yus Usman Sumanegara menganggap Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto dan kubunya melontarkan pernyataan politik yang tidak proporsional dan tidak benar ihwal Hanura. Yus Usman pun meminta Wiranto dan pendukungnya setop membuat pernyataan seperti itu.

"Karena dikhawatirkan akan mengganggu situasi politik dan keamanan nasional yang kondusif," kata Yus Usman dalam konferensi pers di Gedung City Tower, Jakarta Pusat, Senin, 23 Desember 2019.

Partai Hanura memang terbelah menjadi dua antara kubu Wiranto dan kubu Oesman Sapta Odang atau Oso. Kubu Wiranto kemudian dilanjutkan oleh Daryatmo sebagai ketua umum. Kubu Wiranto berkantor di DPP Hanura di Bambu Apus, Jakarta Timur, sedangkan kubu Oso berkantor di Gedung City Tower.

Hanura kembali memanas setelah pelaksanaan Munas III pada 17 Desember lalu yang kembali menetapkan Oso sebagai ketua umum. Kubu Wiranto menyebut pelaksanaan munas itu abal-abal dan berencana menggelar munas tandingan.

Menurut Yus Usman, Munas III Hanura telah sesuai dengan Undang-undang Partai Politik yang berlaku dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang sah dan diakui Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga, kata dia, semua keputusan Munas III Hanura bersifat sah dan mengikat.

Yus Usman pun menyinggung amar putusan Mahkamah Agung pada 13 Mei 2019 yang menolak permohonan kasasi kubu Daryatmo dan Sarifuddin Suding ihwal dualisme Hanura. Dengan putusan itu, kata dia, maka kepengurusan yang legal adalah Hanura di bawah Oesman Sapta Odang.

Menurut Wakil Ketua Umum Hanura demisioner ini, para pendiri Hanura yang taat asas dan hukum harus melaksanakan putusan MA itu dengan mengakui kepemimpinan OSO.

"Kalau ada yang masih mengaku-aku Dewan Pimpinan Pusat lain adalah ilegal," ujar dia.

Yus Usman mengimbuhkan, para pendiri mengimbau Oso untuk menerima kembali fungsionaris Hanura dari kubu lain yang ingin kembali bergabung.

"Sepanjang bisa patuh dan taat kepada AD/ART DPP Hanura di bawah Oesman Sapta," kata dia.