TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Jenderal Firli Bahuri, 55 tahun, bakal dilantik sebagai Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sore ini, Jumat, 20 Desember 2019.

Berasal dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan -sekitar 200 kilometer dari Palembang, Firli bersama Tito Karnavian mendaftar ke Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1984.

Tito, yang kini Menteri Dalam Negeri, langsung lolos sedangkan Firli baru diterima tiga tahun kemudian.

"Modal saya cuma semangat bertarung," kata Firli seperti dikutip Majalah Tempo edisi Maret 2018.

Firli Bahuri akhirnya lulus dari Akpol pada 1990.

Firli lebih banyak berkarirnya di bidang reserse. Dia pernah menangani kasus suap pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan.

Lepas dari jabatan Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dia menjadi ajudan Wakil Presiden Boediono pada 2012. Pada 2017 ia menjabat Kepala Polda Nusa Tenggara Barat.

Polri kemudian menugaskan Firli menjadi Deputi Penindakan KPK, menggantikan Irjen Heru Winarko yang dilantik menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Keputusan Polri memasukkan Firli Bahuri ke KPK menuai anggapan miring. Ia dianggap titipan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.

"Pak Firli kebetulan saja kampungnya sama, tapi tak ada klik semacam itu," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto pada Maret 2018.

Sekitar setahun di KPK, Firli ditarik lagi ke Trunojoyo, jalan tempat Mabes Polri berdiri, pada 20 Juni 2019.

Firli diduga melakukan pelanggaran etik berat di KPK, yakni melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak yang terseret perkara korupsi. Di Mabes Polri, Firli justru dijadikan Kepala Polda Sumatera Selatan dengan pangkat inspektur jenderal.

Dia kemudian mengikuti seleksi Calon Pimpinan KPK. Meski banyak kritik, namanya mulus hingga 10 besar.

Pejabat Polri dengan kekayaan Rp 18 miliar tersebut akhirnya terpilih dengan suara terbanyak dalam uji kelayakan Pimpinan KPK oleh Komisi Hukum DPR.

Sambil menunggu pelantikan sebagai Ketua KPK, Firli Bahuri dinaikkan pangkatnya menjadi komisaris jenderal setelah menduduki dua jabatan.

Terakhir dia didapuk sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam (Badan Pemelihara Keamanan) Polri sejak 8 Desember 2019 setelah baru 18 hari menjabat Kepala Baharkam.