Pilkada 2020, Banteng Solo Tengah Tidak Dukung Gibran Jokowi

Jumat, 20 Desember 2019 08:00 WIB

Sejumlah pendukung putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka membawa poster saat ikut mengantarkan Gibran mengembalikan formulir pendaftaran pencalonan sebagai Wali Kota Surakarta di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 12 Desember 2019. Berkas pendaftaran Gibran dinyatakan lengkap dan resmi terdaftar sebagai bakal calon Wali Kota Surakarta dari PDI Perjuangan pada Pilkada Tahun 2020. ANTARA/R. Rekotomo

TEMPO.CO, Solo - Pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, menjelang Pilkada 2020 mendapat tentangan dari puluhan kader PDIP yang tergabung dalam Banteng Solo Tengah.

Aktivis Banteng Solo Tengah mendatangi Kantor DPC PDIP Solo pada Kamis sore, 19 Desember 2019.

Dalam pernyataan sikap Banteng Solo Tengah yang diberikan kepada DPC PDIP Solo, mereka meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan rekomendasi kepada Achmad Purnomo - Teguh Prakosa.

"Ini adalah aspirasi dari para kader nonstruktural," ucap Koordinator Banteng Solo Tengah, Bambang Kede.

Mereka mendesak partainya mendengar aspirasi akar rumput dalam mengusung calon dalam Pilkada 2020.

Advertising
Advertising

Bambang menjelaskan DPC PDIP Solo telah melakukan penjaringan untuk pasangan calon yang akan dijagokan Pilkada 2020. Banteng Solo Tengah pun mendukung calon yang telah dijagokan oleh DPC PDIP Solo.

"Kami juga siap memenangkannya dengan penuh semangat."

Dalam penjaringan DPC PDIP Solo mengusung pasangan Achmad Purnomo - Teguh Prakosa untuk diusulkan memperoleh rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri.

Adapun beberapa tokoh yang ingin mencalonkan diri mendaftar melalui DPD PDIP Jawa Tengah, termasuk Gibran Jokowi.

Kedatangan mereka disambut oleh sejumlah pengurus partai, salah satunya Bendahara DPC PDIP Solo Joni Sofyan Erwandi.

Dia berharap para kader bersabar menunggu rekomendasi dari Ketua Umum PDIP Megawati. "Kami menerima semua aspirasi dari para kader."

Berita terkait

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

58 menit lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

4 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

4 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

5 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

6 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

9 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

9 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

10 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya