Polri: Media yang Pentingkan Rating Bisa Ganggu Stabilitas

Reporter

Andita Rahma

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 19 Desember 2019 14:53 WIB

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal saat memberikan keterangan pers terkait perkembangan hasil investigasi kasus penyiraman penyidik KPK, Novel Baswedan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Kadiv Humas Polri bersama Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Polri menyerahkan rekomendasi hasil investigasi pengusutan kasus penyiraman Novel Baswedan kepada Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian dan selanjutnya akan dipelajari terlebih dahulu oleh Kapolri. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal mengimbau kepada seluruh media massa yang ada di Indonesia untuk paham akan tugasnya.

Sebab, media memiliki peran cukup besar untuk memengaruhi persepsi publik. "Tapi ketika media hanya melihat benefit atau rating, maka pemberitaan yang dihasilkan bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional," kata Iqbal di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis, 19 Desember 2019.

Sehingga Polri, kata Iqbal, mempunyai kepentingan untuk menggandeng seluruh bagian hubungan masyarakat di kementerian atau lembaga, serta masyarakat, agar ke depan seluruh pemberitaan memiliki satu tujuan.

"Kita harus memajukan Indonesia dengan melakukan tugas kehumasan dengan me-manage media secara sinergi," ucap Iqbal.

Selain media massa, Iqbal juga menuturkan bahwa ada media lain yang kini memiliki peran besar untuk memengaruhi publik, yakni media sosial. Ia menyebut potensi konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri kerap disebabkan oleh media sosial.

Advertising
Advertising

"Perkembangan teknologi informasi yang menampilkan kecepatan, kebebasan, keterbukaan informasi publik tanpa batas, dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma yang dijunjung tinggi oleh budaya bangsa Indonesia," ujar Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Inspektur Jenderal Agus Andrianto di lokasi yang sama.

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

3 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

16 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

17 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

23 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya