TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei lembaga Roda Tiga Konsultan mencatat sebanyak 67,4 persen responden menganggap penerapan prinsip jujur dan adil berjalan baik di Pemilu 2019.

"Namun, sebagian responden masih melihat adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019," kata Direktur Riset RTK Muhammad Taufiq Arif dalam Diskusi Akhir Tahun di Roda Tiga Konsultan Kafe, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Desember 2019.

Berdasarkan sigi lembaga ini, 28 persen responden menganggap ada kecurangan di Pemilu 2019. Secara rinci, 13,7 persen responden berpendapat terjadi kecurangan tetapi tidak mempengaruhi hasil. Sedangkan 14,3 persen responden sisanya menilai terjadi kecurangan dan bisa mempengaruhi hasil.

Sebanyak 53,9 persen responden menganggap tidak terjadi kecurangan di Pemilu 2019. Ada 18,2 persen responden yang tidak menjawab atau menjawab tidak tahu.

Ada sejumlah pihak yang dianggap melakukan kecurangan oleh responden yang menjawab terjadi kecurangan tersebut. Yaitu penyelenggara pemilu (7,7 persen), tim sukses (5,9 persen), partai politik (2,8 persen), calon legislatif (2,6 persen), aparat negara (1,8 persen), dan pemerintah daerah (1,8 persen). Sebanyak 5,4 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Taufik melanjutkan, lembaganya juga menanyakan pendapat responden tentang netralitas aparat. Mayoritas menganggap aparat negara netral. Adapun persepsi ketidaknetralan aparat ialah sebagai berikut: TNI (6 persen), Polri (14,9 persen), BIN (10,2), Kejaksaan (11,3 persen), dan ASN (13,8 persen).

Survei ini digelar pada November-Desember 2019 dengan melibatkan 1.200 orang. Metode yang digunakan ialah stratified systemic random sampling. Roda Tiga Konsultan mengklaim margin of errornya 2,89 persen.

Hanya saja, Roda Tiga Konsultan tak membeberkan demografi pilihan politik responden di pemilihan presiden 2019, berapa banyak yang memilih Jokowi-Ma'ruf Amin dan berapa yang memilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.