Diduga Ada Lippo Dalam Kasus Mantan Sekretaris MA, Nurhadi

Reporter

Tempo.co

Selasa, 17 Desember 2019 06:45 WIB

Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman, menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 6 November 2018, setelah mangkir dari panggilan sebelumnya. Nurhadi Abdurrachman diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung atau MA, Nurhadi sebagai tersangka. Ia menjadi tersangka bersama menantunya Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal.

Nurhadi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengaturan perkara di Mahkamah Agung pada 2016. Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari operasi tangkap tangan pada 20 April 2016 dengan nilai Rp 50 juta yang diserahkan perantara suap Doddy Aryanto Supeno kepada Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.

Kasus ini juga menjerat Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro, yang sempat melarikan diri ke luar negeri. Setelah ditetapkan masuk daftar pencarian orang, Eddy menyerahkan diri ke KPK pada 12 Oktober 2019.

Seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 2 Mei 2016, dalam empat penggeledahan yang dilakukan KPK, ditemukan sejumlah dokumen yang menjadi petunjuk adanya dugaan permainan mafia kasus dalam puluhan perkara di Mahkamah Agung yang ditengarai melibatkan Nurhadi. Menurut pimpinan komisi antikorupsi, dari banyak perkara itu, beberapa di antaranya diduga terkait dengan Grup Lippo.

Salah satunya adalah PT Across Asia Limited melawan PT First Media, anak usaha Lippo Group. Across merupakan pemegang saham mayoritas First Media. Pada Agustus 2012, First Media mengajukan gugatan arbitrase terhadap Across, yang dianggap wanprestasi. Kemudian Across dinyatakan harus membayar US$ 46,7 juta kepada First Media.

Advertising
Advertising

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan Across sehingga perusahaan ini berada dalam keadaan pailit. Belakangan, pada 3 Maret lalu, Across mendaftarkan upaya PK dengan argumen identitas perusahaan berasal dari Kepulauan Cayman di Karibia, yang masuk ke Inggris Raya, sehingga tidak bisa dipailitkan di Pengadilan Niaga Indonesia.

Diduga uang suap digelontorkan supaya muncul peringatan dari pengadilan alias aanmaning agar Across segera membayar ke First Media. Jika eksekusi ini dilakukan, permohonan PK yang diajukan Across akan otomatis gugur. Komisaris First Media

Dalam beberapa kesempatan, Nurhadi bolak-balik membantah terkait dengan suap ini. "Saya merasa sudah dikondisikan dan difitnah luar biasa. Terlalu sering nama saya dicatut dan dijual," kata Nurhadi, yang mundur dari posisi Sekretaris MA sejak 1 Agustus lalu.

Nurhadi juga membantah uang yang disita dari rumahnya terkait dengan pengurusan perkara Lippo Group. Dia mengatakan uang itu sebagian berasal dari uang dinas dan sebagian lainnya hasil jual-beli sarang burung walet.

Direktur Lippo Group Danang Kemayan Jati mengatakan rumor di kalangan tertentu yang mengaitkan Lippo dengan kasus operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak benar dan tidak didukung bukti nyata. "Kami imbau semua pihak menunggu hasil penyelidikan pihak berwenang sehingga kasus ini terang-benderang," kata Danang. Ia juga menyatakan Eddy Sindoro sudah keluar dari Lippo sejak lama.

Berita terkait

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

13 jam lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

2 hari lalu

Pimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi

Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

3 hari lalu

Australia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan

Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

8 hari lalu

Makna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK

Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

8 hari lalu

Mahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan

Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.

Baca Selengkapnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

9 hari lalu

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan

KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.

Baca Selengkapnya

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

9 hari lalu

Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

10 hari lalu

Hakim Agung Suharto Terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Hakim Agung Suharto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial menggantikan Sunarto.

Baca Selengkapnya

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

15 hari lalu

KPK Eksekusi Bekas Hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin

KPK mengeksekusi bekas hakim Prasetyo Nugroho ke Lapas Sukamiskin, Bandung dalam perkara suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Baca Selengkapnya