TEMPO.CO, Jakarta - Riwayat perjalanan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri Inspektur Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak bisa dipisahkan dari ulama. Mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu empat tahun lalu sempat ditolak ulama saat hendak ditabalkan menjadi Kapolda Banten.

Penolakan terhadap Listyo terjadi seiring dengan memanasnya tensi politik identitas semasa kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bergulir. Kala itu, sejumlah ulama dan pengurus Majelis Ulama Indonesia di Banten resisten terhadap kehadiran Listyo karena perbedaan agama.

Listyo—nonmuslim, dianggap tak sejalan dengan wilayah Banten yang berwujud kasultanan. Untuk menurunkan tensi penolakan terhadap dirinya, Listyo melakukan manuver dengan mendekati ulama.

“Pertama kali saya datangi Abuya Muhtadi (ulama asal Banten), tokoh FPI (Front Pembela Islam), Ustas Kurtubi, dan Martin Syarkawi. Kemudian saya keliling, (mengunjungi) tokoh Pandeglang, sudah almarhum sekarang. Beliau salah satu pemimpin pesantren di Tebuireng 008,” ujar Listyo kepada Majalah Tempo, Jumat, 12 Desember 2019.

Dalam kunjungannya, Listyo menjelaskan bahwa ia datang sebagai aparatur penegak hukum. Dengan begitu, ia mengemban tugas menjamin keamanan warga Banten. Listyo mengakui tak meyakinkan apa pun kepada para ulama.

Ia hanya menyebut “akan menjadi pelayan” saat warga meminta tolong dan terbelit masalah. “Saya siap jadi pelayan bapak-bapak,” tuturnya.

Trik Listyo mendekati ulama dengan metode dialog pintu ke pintu rupanya efektif. Dengan membuka ruang dialog, lambat laun keberadaannya diterima oleh ulama. Ia bahkan tak sungkan memberikan kontak personal kepada ulama untuk memastikan bahwa tak ada jarak antara tokoh agama, masyarakat, dan pejabat kepolisian.

Kedekatan Listyo dengan ulama mulai tampak saat ia berhasil memboyong ulama ke Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Berbekal kedekatannya dengan Jokowi, Listyo mempertemukan ulama dengan Presiden pada November 2016.

“Karena mereka itu kan kadang enggak paham sosok Jokowi. Jadi (supaya) ada komunikasi,” ujarnya.

Penolakan lantas berbalik jadi dukungan. Dianggap mampu merangkul semua kalangan, Listyo didukung oleh sekitar 3.000 ulama dari Majelis Pondok Pesantren Salafiyah se-Banten untuk menjadi Kabareskrim. Dukungan itu ditunjukkan seusai ribuan ulama menjalankan istigasah di Kampung Petir, Serang, pertengahan November lalu.

Listyo resmi dilantik sebagai Kabareskrim pada Senin, 16 Desember 2019. Ia mengisi kursi lowong setelah pejabat sebelumnya, Jenderal Idham Azis, ditarik menjadi Kapolri. Sebagai pejabat Bareskrim yang baru, ia mematok target kerja. Utamanya mengevaluasi reserse dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. “Kemudian masalah transparansi. Lebih cenderung yang punya pengaruh daripada masyarakat biasa,” ucapnya.

Baca wawancara lengkapnya di sini

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | MAJALAH TEMPO