Pidato Refleksi Pergantian Tahun, SBY: Pemilu Perlu Dievaluasi

Reporter

Fikri Arigi

Rabu, 11 Desember 2019 21:16 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato Refleksi Akhir Tahun "Indonesia Tahun 2020: Peluang, Tantangan & Harapan", di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Desember 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menuturkan terdapat catatan buruk dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2019. Menurutnya catatan tersebut menjadi dasar yang kuat untuk mengevaluasi sistem dan Undang-Undang Pemilu.

“Evaluasi menyeluruh tentang sistem, undang-undang dan penyelenggaraan pemilu perlu kita lakukan. Terutama bagi pihak pemerintah, parlemen dan penyelenggara pemilu,” ujar SBY dalam pidato politik Refleksi Pergantian Tahun di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.

Pemilu 2019, menurutnya, banyak hal baru yang terjadi. Baik positif mau pun negatif. Hal buruk, kata dia, pertama kali terjadi pemilu dengan politik identitas yang melebihi takaran. Selain itu juga pemilu 2019 ini menelan banyak korban jiwa.

Ada pun kabar baiknya, ketika di ambang perpecahan akibat pemilu, masyarakat sadar dan terpanggil. “Alhamdulillah, mimpi buruk itu tidak terjadi. Kita memilih persatuan, bukan perpecahan,” ucapnya.

Presiden ke-6 Indonesia ini mengatakan Partai Demokrat mengajak masyarakat untuk menghentikan suasana permusuhan. Menurut di sudah saatnya menghentikan politik yang membelah dan memisahkan.

Lalu kembali membangun hubungan antar-kekuatan politik yang lebih damai dan menyatukan. “Bersatu kita teguh. Bersama kita lebih kuat. Together we are stronger,” ucapnya.

Berita terkait

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

22 jam lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

23 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

23 jam lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

2 hari lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

2 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

2 hari lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

2 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya