TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membantah penghapusan Ujian Nasional (UN) malah bikin pelajar Indonesia lembek. Ia menilai kebijakan itu justru lebih memberi tantangan.

"Enggak sama sekali. Karena UN itu diganti assessment kompetensi di 2021 malah lebih men-challenge sebenarnya," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.

Kritik penghapusan UN ini dilontarkan oleh Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla atau JK. Dalam salah satu pemberitaan media online, JK menilai bila tidak ada UN semangat belajar akan turun. Hal ini akan membuat generasi muda tidak mau bekerja keras dan menjadi lembek.

Menurut Nadiem, pergantian UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter ini menantang pihak sekolah untuk menerapkan model pembelajaran yang sesungguhnya, tidak sekadar menyuruh murid menghafal "Ada pembelajaran, ada penghafalan. Itu hal yang berbeda," kata dia.

Sebelumnya, Nadiem meluncurkan empat program kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar" yang salah satu isinya adalah menghapus UN. “Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” kata Nadiem dikutip dari situs Kemdikbud, Rabu, 11 Desember 2019.

Ujian ini bakal dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, yakni kelas 4, 8, dan 11. Pemerintah berharap hal ini bisa mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

“Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” ucap dia.