KPK Gelar Festival Film Antikorupsi

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Minggu, 8 Desember 2019 14:22 WIB

Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. KPK resmi menetapkan mantan Bupati Seruyan periode 2003-2008 dan 2008-2013 Darwan Ali dan Direktur PT Swa Karya Jaya Tju Miming Aprilyanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah tahun 2007-2012 yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 20,84 milyar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rangkaian acara Festival Film Antikorupsi 2019 (Anti-corruption Film Festival/ACFFest 2019) di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, pada Ahad, 8 Desember 2019. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, acara ini digelar sebagai upaya KPK membangun nilai-nilai antikorupsi dengan pendekatan seni.

"KPK bisa melakukan pendekatan melalui lagu, puisi, dongeng, foto dan komik dan karya sejenis lainnya. Terutama lewat film-film yang diproduksi berdasar realitas di lingkungan masyarakat masing-masing," ujar Febri lewat keterangan tertulis pada Ahad, 8 Desember 2019.

Kegiatan hari ini akan dibuka oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pada sesi pertama, dan Ketua KPK Agus Rahardjo pada sesi kedua. Rangkaian ACFFest 2019 akan digelar dalam dua sesi. Sesi pertama terdiri dari pemutaran 4 Film Finalis ACFFest 2019, diskusi film bersama sutradara Gina S Noer, dan pameran foto. Sesi pertama akan digelar pukul 14.30-17.30 WIB.

Sesi kedua akan digelar pada 18.30-22.00 WIB. Dalam sesi ini akan dilakukan penganugerahan dan pemutaran Film Terbaik dan Favorit Acffest 2019, teater Dongeng Kebangsaaan bersama Sutradara Garin Nugroho, Cornelia Agatha, Asmara Abigail, Endah Laras, Mia Ismi Choir.

Sebelumnya, rangkaian kegiatan ACFFest 2019 dimulai sejak 28 Mei 2019. Seluruh proposal yang masuk dinilai oleh dewan juri, yaitu penulis naskah dan sutradara Jujur Prananto dan Yandy Laurens.

Juri menentukan 10 proposal film terbaik yang berhak menerima dana produksi dan asistensi dalam proses pembuatan film termasuk pemilihan talent. Sebelum proses produksi, peserta pemilik proposal terpilih wajib mengikuti movie camp dan coaching clinic selama 3 hari pada 9 - 11 September di Jakarta. Dalam sesi tersebut, peserta diajak untuk membedah naskah film masing-masing dan teknik penyutradaraan yang akan digunakan bersama KPK dan dewan juri, yaitu Jujur Prananto dan Kamila Andini.

Selanjutnya, peserta diberikan waktu pada rentang 12 September hingga 25 November untuk melakukan proses produksi film sampai finishing. Pada tahapan ini, peserta juga mendapatkan fasilitas online editing dan pendampingan mentor lokal di daerahnya masing-masing selama proses produksi film.

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

7 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

16 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

16 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

18 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

19 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

21 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya