TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan Ketua Umum Golkar periode 2019-2024 akan menjadi agenda utama musyawarah nasional atau Munas Golkar yang dibuka hari ini, Selasa, 3 Desember 2019, ramai oleh perdebatan para calon ketua umum mengenai syarat dukungan tertulis 30 persen dari total 560 pemilik suara. Syarat ini didorong kubu Airlangga Hartarto. Sedangkan kandidat lain menolak syarat itu.

Salah seorang bakal calon ketua umum Golkar, Agun Gunandjar mengatakan syarat dukungan ini akan memberatkan setiap calon ketua umum. Sebab, mustahil bagi setiap kandidat untuk mengumpulkan dukungan tertulis hingga 30 persen dalam waktu singkat. "Persyaratan 30 persen itu menjadi batu sandungan bagi saya," kata Agun, kemarin, Senin, 2 Desember 2019.

Apalagi, ujar dia, mengumpulkan dukungan tertulis di sisa waktu yang sangat mepet, mustahil memperolehnya tanpa uang. "Syarat dengan tertulis tidak mungkin pada posisi hari ini dukungan itu, mohon maaf ya, gratisan," kata Agun.

Hal yang sama sudah jauh-jauh hari disampaikan calon lainnya, yakni Indra Bambang Utoyo. Dia tidak berharap banyak, hanya mencalonkan diri untuk memecah suara demi Golkar tak terbelah dua. "Yang enggak punya US$, ya minggir aja," ujar Indra kepada Tempo, akhir November lalu. Indra menceritakan pengalamannya di Munas Golkar sebelumnya, di Bali. “Aku gak pake US$ sedikit pun, cuma dapat satu suara.”

Adapun Bambang Soesatyo, menyerahkan ketentuan dukungan tertulis 30 persen itu kepada peserta Munas Golkar untuk memutuskannya. "Saya yakin dan percaya atas kedewasaan kami di Golkar. Saya serahkan kepada pemilik suara," ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, kemarin.

Sembilan kader Golkar sudah mengembalikan formulir pendaftaran calon ketua umum kepada panitia Munas Golkar. Mereka adalah Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Ali Yahya, Ridwan Hisjam, Indra Bambang Utoyo, Agun Gunandjar Sudarsa, Ahman Anama, Derek Loupatty, dan Aris Mandji.


DEWI NURITA | BUDIARTI UTAMI PUTRI