TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI Cholil Nafis mengungkapkan bahwa masyarakat dalam dan luar negeri kerap mempertanyakan nama-nama da'i tertentu kepada lembaganya.

"Da'i ini baik apa enggak? Da'i ini pro NKRI apa enggak? Da'i ini orang yang ekstrim atau tidak, ini orang radikal atau tidak," kata Cholil dalam Rakornas Dakwah MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Senin, 2 Desember 2019.

Menurut Cholil, jawaban yang tepat untuk sejumlah pertanyaan itu adalah da'i yang mendapatkan standar dari MUI melalui program sertifikasi.

Program ini ide dari Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sejak dua tahun lalu.

Meski baru ada dua angkatan dai di program ini, Cholil mengatakan, jumlah pendaftar cukup banyak.

Dia menyebutkan, angkatan pertama ada 69 da'i lalu meningkat menjadi 96 orang di angkatan kedua. "Tidak semuanya lulus."

Petinggi MUI itu menjelaskan standar minimal yang diberikan Komisi Dakwah adalah bacaan Al Quran yang fasih.

Standar lainnya adalah memiliki wawasan Islam wasathiyah atau Islam moderat, punya wawasan kebangsaan, loyal terhadap NKRI dan Pancasila, dan memiliki metode dakwah ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama muslim), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan).

Adapun untuk mendapatkan sertifikat MUI, da'i harus mengikuti ujian tertulis, semisal menulis Surat Al Fatihah dan azan dengan tulisan Arab.

Jika lolos, para da'i itu mengikuti ujian gelombang kedua berupa pelatihan selama minimal sepekan.

"Kalau bisa sebulan untuk dapat sertifikat dari MUI," ujar Cholil.

Cholil menegaskan bahwa MUI tak melarang da'i yang belum bersertifikat untuk berdakwah. Tapi da'i yang bersertifikat akan menjadi tanggung jawab MUI.

"Nama-nama da'i bersertifikat bisa melihatnya di aplikasi dakwah MUI."