Jokowi Disebut Bakal Buka Munas Golkar

Jumat, 29 November 2019 22:43 WIB

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung, saat ditemui usai membuka Munas HIPMI ke-16, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin, 16 September 2019. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Penyelenggara Munas Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng, mengatakan gelaran forum tertinggi partainya itu akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Semoga tidak ada halangan yang mengganggu sehingga bisa beliau yang membuka munas tersebut," kata Mekeng di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 29 November 2019.

Munas Golkar akan dibuka pada Selasa, 3 Desember 2019 dan berlangsung hingga Jumat, 6 Desember 2019 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Mekeng menuturkan panitia juga mengundang para ketua umum partai-partai politik untuk hadir.

Daftar undangan yang lain di antaranya para menteri Kabinet Indonesia Maju, para duta besar, dan ketua-ketua lembaga tinggi negara.

Adapun forum munas sendiri akan dihadiri oleh kader-kader Golkar di pusat dan daerah. Secara rinci, kata Mekeng, akan ada 254 peserta dari DPP Partai Golkar, 238 orang pengurus DPD provinsi, 1.028 pengurus DPD kabupaten/kota.

Advertising
Advertising

Kemudian hadir pula organisasi sayap Partai Golkar, yakni AMPG, KPPG, Kosgoro 1957, SOKSI, MKGR. Organisasi masyarakat yang didirikan Golkar, seperti AMPI, Satkar Ulama Indonesia, Al-Hidayah, HWK (Himpunan Wanita Karya), dan MDI (Majelis Dakwah Indonesia) juga hadir.

Selain itu, munas dihadiri pula oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Majelis Etik Partai Golkar. Para pengurus Hasta Karya juga hadir di lokasi.

Menurut Mekeng, ditambah para undangan, diperkirakan akan ada sekitar 2.000 hadirin saat pembukaan munas.

Mantan Ketua Fraksi Golkar DPR ini menyebut persiapan kini sudah mencapai 95 persen. Dalam dua tiga hari ini, panitia akan merampungkan segala persiapan penyelenggaraan munas. "Kami rasa bahwa munas bisa dijalankan dengan baik dan lancar," ujarnya.


BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

1 jam lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

2 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

2 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

3 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

6 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

7 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

14 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya