TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para gubernur seluruh Indonesia untuk menjalankan lima program kerja prioritas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Hal itu diungkapkan Ma'ruf dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 25 November 2019.

"Saya meminta gubernur selaku kepala daerah bersama-sama menjalankan lima prioritas dan memastikan 5 prioritas dipahami dan didukung jajaran pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah masing-masing," kata Ma'ruf dalam sambutannya.

Lima prioritas program kerja Jokowi-Ma'ruf adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Ma'ruf pun menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah sebagai sesama penyelenggara negara dapat berjalan beriringan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Menurut Ma'ruf, pelaksanaan 5 prioritas pemerintah pusat bertujuan mempercepat transformasi Indonesia menjadi negara yang lebih maju dengan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Selama 5 tahun terakhir, kata dia, tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan hingga mencapai 9,41 persen pada Maret 2019. Persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian utama pemerintah Jokowi-Ma'ruf. Meski tingkat kemiskinan turun, jumlahnya masih besar, yaitu di kisaran 25 juta orang.

Selain kemiskinan, pencegahan stunting juga telah ditetapkan pemerintah sebagai prioritas nasional, walaupun prevalensi balita stunting pada 2019 mencapai 27,67 persen atau turun dari 30,8 pada 2018.

"Angka prevalensi stunting saat ini masih tinggi karena hampir 1 dari 3 balita mengalami stunting. Pemerintah telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting menjadi di bawah 20 persen pada 2024," ujar Ma'ruf.

Selain stunting, pemerintah juga harus berhadapan dengan masalah kesehatan masyarakat. Dalam kurun 15 tahun, kata Ma'ruf, telah terjadi transisi epidemiologi penyakit tidak menular, seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal meningkat mencapai lebih dari 57 persen, yang sebelumnya hanya berada pada kisaran 37 persen.

Ma'ruf menilai transisi epidemiologi ini perlu perhatian besar. Sebab, selain menjadi beban utama pembiayaan kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional, penyakit tidak menular disebabkan prilaku hidup tidak sehat, seperti makan tidak seimbang, kurang berolahraga, dan merokok.

Ketua Majelis Ulama Indonesia nonaktif ini pun berharap para gubernur mencari terobosan dan inovasi untuk mengatasi persoalan tersebut di wilayah masing-masing. Ia juga meminta adanya upaya mengatasi persoalan itu dapat masuk ke program kerja prioritas APPSI yang akan dirumuskan dalam munas kali ini.