TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengklaim partai besutan Tommy Soeharto itu tak ingin membiarkan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi oposisi sendirian terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dia mengatakan, Berkarya akan menjadi penyeimbang yang kritis dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.

"Kami tak ingin membiarkan PKS sendirian dalam situasi perpolitikan yang sekarang ini," kata Priyo di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa, 19 November 2019.

Priyo mengatakan sebuah negara demokrasi memerlukan penyeimbang. Mantan politikus Golkar ini pun menyinggung banyaknya pihak yang merapat kepada kekuasaan.

"Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita ambruk hanya karena banyak orang berduyun-duyun menuju kepada kekuasaan," ucapnya.

Priyo mengklaim, Berkarya ingin berkontribusi membangun demokrasi dari luar pemerintahan. Dia mengatakan Berkarya akan menghadirkan gagasan alternatif dari kebijakan pemerintah yang dinilai kurang pas bagi masyarakat. Sebaliknya, Berkarya akan mendukung kebijakan yang dinilai baik untuk rakyat.

"Kita tetap harus berkomitmen membangun sebuah demokrasi yang hebat dan jangan membiarkan penguasa atau pemerintah sendirian sehingga salah arah," kata dia.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan Partai Berkarya bisa berperan menjadi kelompok penekan. Kendati Berkarya tak punya kursi di parlemen, Sohibul menilai mereka bisa turut memperkuat barisan oposisi.

Kata dia, Berkarya bisa menguatkan partai-partai politik parlemen yang berada di luar pemerintahan. "Itu yang kami butuhkan dari Berkarya nanti, mereka memberikan penguatan-penguatan untuk mengkritisi pemerintah," ujar Sohibul.

Selain itu, Sohibul mengatakan Berkarya juga bisa menjadi pembentuk opini. Dia menyebut pembentukan opini ini berguna dalam memberikan tekanan kepada pemerintah.

"Dari sisi pembentukan opini, dan juga pressure kepada pemerintah itu sangat bermanfaat," kata Sohibul.

Berkarya juga memiliki sekitar 160 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. PKS dan Berkarya pun sepakat membahas kemungkinan koalisi di Pemilihan Kepala Daerah 2020.