TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar pemerintah daerah tak banyak membuat peraturan daerah sendiri. Ia mengatakan banyaknya aturan ini kerap membuat birokrasi menjadi ruwet dan justru menghambat percepatan program yang dibuat pemerintah pusat.

"Saya sudah pesan kepada ketua, pimpinan DPR, saya titip DPRD, gubernur, bupati, walikota, jangan banyak banyak buat perda, pergub, perwali. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Negara kita ini bukan negara peraturan," kata Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju di Sentul International Convention Centre, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 13 November 2019.

Jokowi mengatakan hal semacam ini harus segera dihentikan. Padahal, ia mengatakan pemerintah sebenarnya ingin agar pemerintah daerah fleksibel dan cepat merespons setiap perubahan.

Jokowi kemudian menyindir tujuan banyaknya peraturan daerah adalah karena ada keinginan pejabat daerah untuk kunjungan kerja dan studi banding. Setiap pembuatan peraturan daerah memang membutuhkan studi banding.

"Di kunker, studi banding, ada apanya saya juga ngerti. Saya orang lapangan ngerti bener. Udahlah stop," kata Jokowi yang kemudian diiringi tawa dan sorakan peserta rapat.

Jokowi mengatakan untuk menghentikan birokrasi yang kebanyakan seperti itu, pemerintah saat ini sedang menyiapkan omnibus law yang akan memotong sejumlah regulasi yang dianggap terlalu panjang. Ia menargetkan hal ini dapat membuat penerapan program pemerintah lebih efektif.

"Kami sudah ajukan ke DPR 70-74 Undang-Undang yang akan direvisi sekali jadi, jadi satu Undang-Undang," kata dia.