INFO NASIONAL — Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meyakini sistem pendidikan dan pelatihan vokasi bisa menjadi jawaban atas kebutuhan industri terhadap sumber daya manusia (SDM) yang menjadi prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sampai 2024 nanti.

Untuk mengawal pelaksanaan pengembangan SDM di Indonesia melalui pelatihan vokasi, lima Balai Besar Peningkatan Latihan Kerja (BBPLK) Kementerian Ketenagakerjaan melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama 28 perusahaan industri.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BBPLK Bekasi, Herman; Kepala BBPLK Serang, Agung Nurohmat; Kepala BBPLK Bandung, Aan Subhan; Kepala BBPLK Semarang, Edi Susanto; dan BBPLK Medan, M. Muhammad Ali Pasya, dengan perwakilan 32 perusahaan di Bekasi, Jawa Barat, pada Senin, 11 November 2019.

"MoU ini dimaksudkan agar terdapat komitmen bersama antara pemerintah dan swasta, khususnya industri dalam mengawal pelaksanaan pengembangan SDM di Indonesia melalui pelatihan vokasi," ujar Sekjen Kemnaker, Khairul Anwar, dalam kegiatan "Penguatan Balai Latihan Kerja dengan Industri serta Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja".

Sekjen Khairul mengatakan, hingga saat ini pendidikan dan pelatihan vokasi terus meningkatkan dan mengembangkan skill-skill baru sesuai perkembangan teknologi di industri yang nantinya mampu memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan dapat bekerja terus-menerus.

"Di era yang serba cepat saat ini, keberhasilan suatu pendidikan dan pelatihan vokasi sangat ditentukan oleh kualitas instruktur pengajarnya. Melalui tangan-tangan instruktur inilah, kita berharap dapat memberikan skill-skill terkini sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang pesat kepada masyarakat," kata Khairul.

Ia menekankan perlu adanya pendidikan yang berorientasi vocational training. Dengan begitu, permasalahan seperti ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan (missmatch) tenaga kerja dapat diatasi.

"Saya minta para instruktur dan mentor pemagangan, selalu meng-update dan meningkatkan skill agar dapat seiring dengan perkembangan teknologi di industri, " ujarnya.

Temu Instruktur nasional diikuti oleh perwakilan instruktur seluruh Indonesia berjumlah 100 orang peserta berasal dari BLK UPTP, BLK UPTD, LPKS, BLKLN, BLK Komunitas Kementerian/Lembaga, dan Training Center Industri.

Khairul berharap, kegiatan Rakor Instruktur dapat menjadi sarana untuk kita dapat berdialog, berbagi pengalaman dan ide dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas instruktur.

"Pertemuan kali ini diharapkan akan terdapat kesamaan pemahaman tentang pelatihan kerja dan terbentuknya panitia pembentukan persatuan instruktur seluruh Indonesia," katanya.

Dirjen Binalattas, Bambang Satrio Lelono, menegaskan Bimtek Mentor Pemagangan dan Koordinator Pemagangan, diikuti oleh 100 orang peserta berasal dari perwakilan perusahaan di seluruh Indonesia.

Adapun Bimtek bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para mentor dan koordinator dalam pelaksanaan program pemagangan di industri/perusahaan agar pemagangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

"Up Grading Metodologi diikuti oleh para instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) bertujuan untuk membekali para instruktur LPKS di bidang metodologi agar dapat men-delivery materi pelatihan dengan baik," ujarnya. (*)