Anggota Komisi Agama Minta Fachrul Razi Jadi Jenderal yang Sufi

Jumat, 8 November 2019 10:46 WIB

Menteri Agama Fachrul Razi Batubara saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Agama DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Agama Fachrul Razi pada Kamis, 7 November 2019. Rapat berlangsung sekitar tujuh jam, mulai pukul 10.00-17.00, dengan skors waktu selama 30 menit.

Dalam rapat itu, anggota dewan sebagian besar bertanya soal pernyataan-pernyataan kontroversialnya seperti larangan cadar dan cingkrang serta menyisipkan bahasa Indonesia saat berdoa. Padahal, agenda besar rapat kerja hari itu adalah membahas membahas evaluasi program dan anggaran Tahun 2019 serta rencana program Tahun 2020.

Anggota Komisi Agama Ali Taher, misalnya, malah mengungkit riwayat tiga jenderal memimpin Kementerian Agama. Lalu, mempertanyakan Fachrul hendak menjadi menteri yang seperti apa.

"Alamsyah, jenderal yang melakukan perombakan. Tarmizi Taher, jenderal yang sangat sufi. Sekarang, saya kepingin Menteri Agama yang jenderal tetapi juga sufi," ujar politikus senior PAN ini disambut anggukan dan senyum Fachrul Razi.

Sebelum Fachrul, ada dua menteri berlatar belakang militer yang pernah menjadi menteri agama. Mereka adalah Alamsyah Ratu Perwiranegara dan Tarmizi Taher. Keduanya menjabat pada era orde baru, di bawah kepemimpinan Soeharto.

Ali Taher mengingatkan, Fachrul Razi harus belajar mengambil sisi baik dari dua pendahulunya tersebut dan meninggalkan sisi buruknya. Fachrul harus perlahan meninggalkan budaya militernya dan mulai beradaptasi sebagai Menteri Agama yang mengedepankan kedamaian.

"Saya berpesan kepada Bapak Menteri, jenderal tinggal jenderal, tapi jenderal yang tidak menapakan kaki di bumi, kehilangan makna kejenderalannya," ujar pria asal Flores ini.

Ali berharap, Zainut Tauhid sebagai Wakil Menteri Agama dari NU juga mengingatkan bosnya jika sudah melewati garis batas kewenangan dan masuk terlalu dalam ke ranah penafsiran agama. "Allah mempertemukan kedua orang ini, tentu ada maksud, yang satu radikal ya menteri agama, yang satu kiai. Jenderal boleh merombak sesuatu, tetapi jangan lupa arah perombakan itu harus ihdinas siratal mustaqim," ujar Ali.

Bekas Ketua Komisi VIII ini mengingatkan bahwa tugas Menteri Agama adalah menjadi wasit, jadi tidak boleh masuk ke dalam permainan. "Jangan sampai wasit berjalan di dalam, lalu anda kehilangan pemain. Akhirnya, anda berjalan sendirian. Anda bisa ditinggalkan umat. Saya sayang kepada anda, maka saya bicara apa adanya," ujar Ali Taher.

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Arab Saudi Terbitkan Smart Card untuk Jemaah Haji Mulai Tahun Ini, Apa Itu?

1 hari lalu

Arab Saudi Terbitkan Smart Card untuk Jemaah Haji Mulai Tahun Ini, Apa Itu?

Arab Saudi menyatakan pihaknya akan memperketat aturan haji tahun ini.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya