INFO JABAR — Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah berupaya mengembangkan potensi pariwisata Tanah Pasundan dengan tiga sektor. Yakni, memperbaiki akses menuju destinasi wisata, membangun wilayah wisata berskala besar atau internasional, dan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menyatakan hal itu dalam kata sambutannya di simposium The 4th Spirit of Bandung dengan tema “Ecotourism Industry Development and Environment Protection” di Universitas Kristen Maranatha, Kota Bandung, Kamis, 7 November 2019.

Menurut Uu, pariwisata adalah salah satu program yang diandalkan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, Pemprov Jawa Barat tengah membangun wilayah wisata berskala besar.

“Seperti Pangandaran, sekitar Rp 100 miliar kami berikan bantuan kepada Kabupaten Pangandaran untuk memperbaiki fasilitas, dan hal lainnya untuk menunjang penguatan destinasi wisata,” kata Uu.

Spirit of Bandung merupakan simposium tingkat internasional yang digagas oleh Universitsa Kristen Maranatha dan Hebei Normal University (Cina). Simposium yang digelar pertama kali pada 2013 tersebut menjadi agenda dua tahunan.

Tujuan Spirit of Bandung adalah mendorong kesepahaman budaya, memperkuat kerja sama, dan menjaga persahabatan kedua pihak. Simposium itu memberikan pengaruh sosial yang luas dan baik, serta menjadi sarana komunikasi humanistik yang berpengaruh di tingkat regional.

Rektor Universitas Kristen Maranatha, Armein ZR Langi, mengatakan simposium tersebut menjadi komitmen Universitas Kristen Maranatha dalam mengembangkan kebersamaan dengan berbagai negara sahabat, khususnya dengan Cina.

“Perkembangan hubungan Indonesia dengan Cina yang semakin pesat berkontribusi pada pengembangan kesejahteraan dan ekonomi kedua negara, yang pada akhirnya berkontribusi pada kualitas kehidupan dan perdamaian di kawasan Asia,” kata dia.

Pesan Wagub Kepada Penyuluh Lingkungan

Sementara itu, di tempat berbeda, Wagub Uu berpesan kepada penyuluh lingkungan di Jawa Barat (Jabar) untuk fokus pada dua tugas pokok dan fungsi penyuluh kehutanan. Pertama, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang lingkungan hidup dan kehutanan. Kedua, memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Wagub Uu menyatakan hal itu pada Musyawarah Wilayah (Muswil) Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (Ipkindo) DPW Jabar di kantor Dinas Kehutanan Jabar, Kota Bandung, Kamis, 7 November 2019.

Menurut Wagub Uu, Pemerintah Provinsi Jabar tengah mengkaji regulasi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah sumber daya manusia (SDM) yang saat ini jumlahnya ada 248 penyuluh kehutanan.

“Solusinya dengan PKSM (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat), kami sedang proses legalitasnya. Anggarannya disediakan, baru ada pengangkatan bagi penyuluh mandiri di Jawa Barat,” kata Uu.

Fungsi penyuluh kehutanan yang tergolong strategis itu akan berdampak langsung pada kelestarian hutan. Apalagi, total luas kawasan hutan di Jabar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 195/KPTS-II/2003, mencapai 816.603 hektare atau 22,01 persen dari total luas wilayah Jabar.

“Saya harap kepada masyarakat Jabar menjaga hutan dengan baik untuk kelestarian hidup kita. Lebih baik mewariskan mata air kepada masyarakat daripada mewariskan air mata. Jaga lingkungan hidup untuk kebaikan dan kehidupan anak cucu kita,” kata Uu. (*)