Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay saat memberikan pernyataan media dalam peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan pola pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada saat banyak permasalahan yang dihadapi oleh lembaga tersebut.
"Pengawasan sehari-hari kan ada di Dewan Pengawas. DPR tidak bisa mengawasi terus menerus. Karena itu, Kami minta Dewan Pengawas betul-betul mengawal BPJS Kesehatan dengan benar," kata Saleh di Jakarta, Kamis.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melaporkan sudah mengeluarkan 213 saran, nasihat, dan pertimbangan kepada direksi.
Karena itu, Saleh mempertanyakan saran, nasihat dan pertimbangan apa yang sudah Dewan Pengawas berikan kepada direksi karena sepertinya tidak berdampak apa-apa.
"BPJS Kesehatan tetap defisit, tetap buruk layanannya, tetap ada keluhan dari masyarakat. Saran apa yang sudah diberikan Dewan Pengawas?" tanyanya.
Dalam rapat kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Rabu (6/11) , anggota Dewan Pengawas yang bertindak sebagai pejabat sementara ketua, Sri Hartati mengatakan hingga semester pertama 2019 ada 213 saran , nasihat, dan peritmbangan yang sudah Dewan Pengawas berikan kepada manajemen.
"Setiap tahun direksi menyusun peta startegi dan menetapkan sasaran yang akan dicapai. Dewan Pengawas kemudian menetapkan fungsi pengawasan yang akan dilakukan," tuturnya.
Salah satu kemudahan yang diberikan saat ini adalah peserta JKN aktif dapat berobat hanya dengan menunjukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).
