Mendikbud Nadiem Makarim mengambil buku saat berkunjung ke Perpustakaan Kemendikbud, Jakarta, Rabu (ANTARA/Indriani)
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memaparkan lima arahan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul.
Pertama, Nadiem memaparkan visi dan misi dalam aspek pendidikan karakter. Nadiem menjelaskan, akar permasalahan itu muncul bersamaan dengan besarnya peran teknologi dan informasi.
Menurut dia, jika SDM tidak memiliki karakter yang kuat, maka akan tergerus dengan informasi yang tidak benar. "Sehingga ini bisa memojokkan pemikiran. Setiap pemuda, kita harus berpikir independen," kata Nadiem dalam Rapat Kerja Perdana Mendikbud dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen pada Rabu, 6 November 2019 .
Nadiem mengatakan, banyak perusahaan skala kecil dan besar mengeluhkan tak adanya sikap profesionalisme dalam diri anak muda Indonesia. "Itu sebenarnya adalah karakter, apakah saya bangga dengan kemampuan saya, menghormati sesama pekerja atau atasan atas saya," katanya.
Dia menegaskan, pendidikan karakter penting untuk mendorong kultur profesional di Indonesia. Baginya, sebagai nomenklatur milenial, konsep pendidikan karakter sudah ada dan baik. Namun, Nadiem akan menerjemahkannya ke konten yang mudah dimengerti.
"Ini tidak bisa hanya dengan membaca buku, tapi harus berbentuk kegiatan yang langsung ke masyarakat. Agar bisa mengerti apa itu moralitas, apa itu civil society, dengan contoh nyata dan bukan filosofis," tutur Nadiem.
Kedua, aspek deregulasi dan debirokratisasi. Nadiem mengatakan banyak guru dan dosen yang mengeluhkan beban administratif dan berdampak pada kegiatan belajar mengajar.
"Sering dibilang hal yang tidak ada hubungannya bagi murid. Banyak dari pemerintahan yang ingin meningkatkan mutu, ada aturan tapi apakah itu semua diperlukan atau berguna untuk pembelajaran murid?" kata Nadiem.
Nadiem mengatakan, perubahan yang dikehendaki Presiden Jokowi itu masih perlu melalui berbagai macam kajian. "Dia menginginkan penyederhanaan, jumlah buku dan konten sangat banyak dan pertanyaannya, apakah banyak ya konten? Atau pembelajaran kompentensi yang terpenting?" katanya.
Pada aspek debirokratisasi kelembagaan, Nadiem mengatakan mendengar keluhan mengenai lembaga instansi pemerintahan yang terlalu banyak.
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito, menggandeng Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) untuk mengembangkan ekosistem pendidikan di Kabupaten Kediri.
