Dua Tahun Kinerja, Gubernur Anies Perluas Kanal Aduan Masyarakat
Sabtu, 2 November 2019 18:06 WIB
INFO NASIONAL — Pemprov DKI Jakarta memiliki 13 kanal pengaduan resmi yang dapat digunakan masyarakat. Seluruh kanal tersebut terintegrasi melalui sistem bernama CRM (Citizen Relations Management atau Cepat Respons Masyarakat). Sistem ini berfungsi memproses aduan masyarakat agar cepat diselesaikan.
Untuk itu, pemanfaatan teknologi digital dan sistem terintegrasi dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Selama dua tahun, kanal aduan terus bertambah, yang semula delapan kanal kini menjadi 13 kanal.
"Melalui perluasan kanal pengaduan ini, kami di Pemprov bisa lebih cepat menanggapi persoalan yang ada di masyarakat," ujar Gubernur Anies beberapa waktu lalu.
Adapun 13 kanal pengaduan tersebut yakni: JAKI (Jakarta Kini), Qlue, Twitter @DKIJakarta, Facebook Pemprov DKI Jakarta, surat elektronik dki@jakarta.go.id, Balai Warga jakarta.go.id, SMS LAPOR 1708, dan SMS. 08111272206.
Ada juga kanal tatap muka melalui kantor kelurahan, kantor kecamatan, surat gubernur, pendopo balai kota, dan kantor Inspektorat.
Saat masyarakat menyampaikan pengaduan non-darurat melalui 13 kanal, aplikasi CRM milik Pemprov DKI akan memprosesnya. Kelurahan atau dinas terkait akan mendapat notifikasi permasalahan.
Dalam menangani laporan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk memprioritaskan semua pengaduan. Tenggat waktu penyelesaian masalah oleh OPD rerata maksimal enam jam, dan harus menyelesaikan laporan dalam rerata waktu maksimal tujuh hari.
Namun, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 terkait standar waktu penyelesaian, memungkinkan penyesuaian waktu jika permasalahannya cukup sulit. Sejak Januari 2018 hingga September 2019, CRM mencatat 186,685 laporan telah terselesaikan. Artinya, OPD menyelesaikan rerata 673 laporan per hari.
Transparansi pekerjaan OPD dalam menyelesaikan laporan dapat dipantau melalui pengaduanwarga.jakarta.go.id. Ketika laporan sudah selesai ditangani OPD, bukti berupa foto akan diunggah oleh petugas dan dapat diakses oleh masyarakat luas. (*)
