TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan tidak boleh ada penegak hukum yang berkolusi dengan orang di luar lembaganya.

"Tidak boleh ada penegak hukum atau oknum penegak hukum yang bermain mata, berkolusi dengan orang di luar lembaga penegak hukum untuk satu atau beberapa perkara," kata Mahfud usai mengikuti Rapat Terbatas Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.

Menurut Mahfud Md, perintah Presiden Jokowi tersebut mungkin terdengar sederhana namun penting bagi penegakkan hukum ke depannya. Ia menuturkan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian telah sepakat untuk meningkatkan profesionalitasnya, kedisiplinan, dan betul-betul mengawal penegakkan hukum bukan secara formalitas.

Dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi mengatakan jangan sampai aparat penegak hukum dibajak oleh mafia. Hal itu bisa berimbas pada terhambatnya program-program pemerintah karena banyak pejabat daerah, pelaku bisnis, dan investor yang terseret hukum.

ia pun memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memberi jaminan terhadap para pelaku usaha dan investor tersebut.

"Saya ngomong apa adanya jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia sehingga program yang harusnya bisa kita lihat progress-nya, perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi."

Presiden Jokowi bercerita banyak pejabat pemerintah dan pejabat BUMN yang sejatinya sedang berinovasi justru dicokok aparat. "Justru (mereka) yang digigit. Ini hati-hati akan saya balik gigit mereka. Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan justru terus berkeliaran," ujar dia.

Bekas Gubernur DKI ini ingin aparat mendukung program strategis pemerintah dalam memecahkan permasalahan bangsa. Ia meminta aparat tidak mencari-cari kesalahan para pelaku bisnis.