TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menangani paham-paham radikalisme. Ia ingin Mahfud mengkoordinir menteri-menteri terkait untuk mencegah penyebaran radikalisme di Indonesia.

"Saya serahkan kepada pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini," katanya dalam pengantar rapat terbatas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.

Jokowi sempat melontarkan wacana menggunakan istilah lain untuk mengganti kata radikalisme. "Enggak tahu. Apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama," ujarnya.

Radikalisme menjadi salah satu isu yang disorot oleh Presiden Jokowi. Ia memberi pesan khusus terkait hal ini saat memanggil para calon menteri satu per satu beberapa waktu lalu.

Kepada Mahfud, misalnya, Jokowi ingin agar dia menjalankan program deradikalisasi. "Ada juga persoalan deradikalisasi. Sekarang ini pembelahan yang sifatnya primordial yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena secara substansi sebenarnya tidak ada perbedaan yang tajam supaya disatukan kembali dalam konsep kebersatuan dalam keberagaman atau keberagaman dalam kebersatuan," kata Mahfud pada 21 Oktober lalu.

Selain itu, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan salah satu pesan Jokowi kepadanya adalah menumpas radikalisme. Ia menuturkan program deradikalisasi tidak dilakukan oleh kementeriannya saja melainkan mengajak lembaga yang lain.