Suciwati menjawab pertanyaan wartawan di sela acara Pembacaan Dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir di Wisma Kalimetro, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu sore, 16 Oktober 2019. Acara ini berlangsung sampai malam. TEMPO| ABDI PURMONO
TEMPO.CO, Jakarta - Istri mendiang aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib, Suciwati, akan mengadukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Ombdusman Republik Indonesia berkaitan dengan raibnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir di Istana Negara.
“Ya, tanggal 7 November ini kami ketemu Ombudsman,” kata Suciwati usai menjadi pembicara Diskusi Publik ‘Bedah Kasus Munir: Dokumen TPF Hilang di Istana’, di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, Rabu, 30 Oktober 2019.
Meski dokumen tersebut dikabarkan hilang di Sekretariat Negara, namun Suciwati tetap mengadukan Presiden ke Ombudsman karena Menteri Sekretaris Negara, yang bertanggung jawab atas raibnya dokumen itu, merupakan bawahan kepala negara. Hilangnya dokuman, ujar Suciwati, menjadi alasan pemerintah untuk tidak menindaklanjuti kasus Munir.
Suciwati meyakini hilangnya dokumen TPF Munir di era pemerintahan Jokowi. Sebab, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sempat menjadi tertuduh, telah menjelaskan melalui mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi bahwa salinan dokumen itu telah diserahkan kepada Johan Budi Sapto Pribowo selaku juru bicara Presiden Jokowi ketika itu.
“Saya melihat di televisi, Sudi Silalahi menunjukkan tanda terima penyerahan dokumen TPF Munir ke Johan Budi. Artinya dokumen itu hilang di Istana Jokowi,” kata dia.
Suciwati heran bila hilangnya dokumen TPF itu dipakai sebagai alasan pemerintah untuk tidak menindaklanjuti kasus Munir. Sebab, mantan anggota TPF masih banyak yang hidup. “Mereka saya kira juga memegang dokumen TPF, kendati bukan yang asli menurut pemerintah. Sebetulnya saya melihat ini hanya ketidakmauan pemerintah untuk menuntaskan kasus Munir saja,” kata Suciwati.
Peneliti Pusat Studi dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga Helambang P. Wiratraman mengatakan presiden patut diduga melakukan maladministrasi atas hilangnya dokumen TPF. Sebab, dia abai melayani kepentingan publik. “Dalam konteks ini dokumen TPF Munir enggak dibuka, juga dinyatakan hilang. Ini kan menunjukkan ada ketidakberesan administrasi di Istana,” katanya.
