TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Mufti Makarim menilai pemerintah selama ini terlalu fokus pada pendekatan ekonomi dan infrastruktur di tanah Papua. Padahal, merujuk pada hasil kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mufti sepakat bahwa masalah di sana adalah ketiadaan dialog.

"Orang Papua selama ini hanya menjadi objek, bukan subjek. Termasuk terkait kepentingan mereka sendiri dan kepentingan mereka sebagai bangsa. Aspirasinya hanya aspirasi sekunder, bukan aspirasi primer," kata Mufti saat ditemui di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin, 28 Oktober 2019.

Ketika insiden rasial dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pecah, Mufti menilai pemerintah justru gagap menanggapi. Ia menilai program pembangunan infrastruktur yang justru digembar-gemborkan pemerintah dalam lima tahun terakhir, terbukti tak membuat masalah di tanah Papua selesai.

"Gimana kalau orang Papua tinggal bilang ya silakan ambil saja lagi (infrastruktur yang sudah dibangun). Buat apa kami dikasih itu semua kalau kami tak menjadi manusia. Bisa begitu juga anggapannya," kata Mufti.

Hal ini juga didukung tak adanya niat baik dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di sana. Selama ini, kasus-kasus ini seakan dibiarkan begitu saja karena terjadi di masa lalu. Padahal, Mufti mengatakan hal itu adalah preseden untuk masa depan mereka juga.

Karena itu, Mufti menilai wacana dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, terkait akan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dapat benar-benar diwujudkan. Hal ini, kata dia, setidaknya bisa menjadi itikad baik yang ditunjukan pemerintah untuk secara serius menyelesaikan masalah di Papua.

"Kalau diwujudkan itu positif banget. Kita punya road map baru dalam soal penegakkan Hak Asasi Manusia. Apa pun output-nya bagi orang Papua, yang jelas mereka harus diajak ngomong," kata Mufti.