TEMPO.CO, Jakarta - Masih ada cerita yang tersisa di balik bongkar pasang calon menteri menjelang pengumuman Kabinet Indonesia Maju pada Rabu lalu, 23 Oktober 2019. Kejadian seru terjadi pada Mahfud Md, Moeldoko, serta Prabowo Subianto.

Mahfud Md bungah pada Ahad siang, 20 Oktober 2019, sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung parlemen. Betapa tidak, tiba-tiba dia mendapat panggilan telepon dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Pada sekitar pukul 13.00 WIB itu Pratikno memberi pesan khusus bahwa Mahfud diminta tak bepergian ke luar Jakarta dalam dua hari ke depan.

"Informasi masuk ke saya, katanya akan dipanggil Presiden untuk memimpin M-1," ujar Mahfud seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 28 Oktober-3 November 2019.

Kode M-1 adalah sebutan untuk Kantor Kejaksaan Agung yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu cepat-cepat merancang konsep untuk memperkuat Kejaksaan. Dia berfikir ada kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi tak bertaji lagi setelah Undang-Undang KPK direvisi.

"Saya sudah punya konsep untuk menyeimbangkan KPK, kalau lemah. Jadi Jaksa Agungnya yang harus kuat," ucap Mahfud Md akhir pekan lalu.

Baru asyik corat-coret konsep memimpin Korps Adhyaksa, ponselnya menyalak menjelang maghrib akibat panggilan Pratikno.

Pejabat yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi tadi mengabarkan bahwa posisi Mahfud dalam kabinet berubah. Bukan lagi Jaksa Agung, melainkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Bukan kali ini saja Mahfud dibuat galau Istana. Menjelang Pilpres 2019, dia sudah bersiap di restoran dekat Istana karena ada pemberitahuan bahwa dia akan didapuk menjadi Calon Wakil Presiden. Eh, tiba-tiba batal karena "tersenggol" KH Ma'ruf Amin.

Itu masa lalu. Masa kini, Mahfud tergeser akibat Partai Gerindra masuk dalam jajaran pendukung pemerintah. Pada petang itu baru dipastikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bakal masuk Kabinet Jokowi Jilid II sebagai Menteri Pertahanan.

Masuknya rival Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 tersebut juga membuat Moeldoko terkejut. Dia akhirnya tetap berada di posisi lama, yakni Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Jatah Menkopolhukam atau Menteri Pertahanan sedianya diberikan kepada Moeldoko, setelah hampir dua tahun menghela KSP. Sedangkan PDIP ingin mempertahankan Ryamizard Ryacudu di pos Menteri Pertahanan jika Prabowo gagal masuk.

Di TNI, Moeldoko yunior Prabowo. Sumber Tempo menyebut Moeldoko bakal sungkan jika menjabat Menkopolhukam sedangkan di bawahnya ada Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Moeldoko enggan berkomentar banyak ketika ditanya soal tergeser akibat Prabowo. Seperti kurang happy. Mantan Panglima TNI tersebut hanya menyatakan bahwa Presiden Jokowi masih menginginkannya dia bertahan di Istana.

"Sewaktu kami menghadap Pak Jokowi, beliau sampaikan, 'Sampean bertiga (Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara
Pratikno, dan Moeldoko) harus tinggal di seputaran Istana'," ujarnya menirukan perintah Presiden Jokowi.

Akhirnya, pada Rabu pekan lalu, Prabowo Subianto dilantik menjadi Menteri Pertahanan sesuai permintaannya.

Adapun Mahfud Md menjabat Menkopolhukam dan Moeldoko tetap berkantor di KSP, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara.

Baca artikel selengkapnya di Majalah Tempo edisi pekan ini di sini: https://majalah.tempo.co/read/158645/putar-arah-ke-merdeka-barat

DEWI NURITA I MAJALAH TEMPO