ICW Nilai Jokowi Tak Perhatikan Rekam Jejak Menteri

Reporter

Dewi Nurita

Kamis, 24 Oktober 2019 12:20 WIB

Sejumlah menteri menghadiri sidang kabinet pertama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch mengkritik Presiden Joko Widodo dalam menyusun Kabinet Kerja Jilid II. Menurut ICW, Jokowi kurang memperhatikan rekam jejak calon menteri pilihannya. "Ini risiko pengisian jabatan strategis tanpa filter yang kuat," kata Koordinator Korupsi Politik ICW, Donal Fariz saat dihubungi, Rabu, 23 Oktober 2019.

Donal mengatakan seharusnya Jokowi melibatkan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam menelusuri rekam jejak menteri. Pelibatan lembaga itu sebetulnya dilakukan Jokowi saat awal pembentukan kabinet pada 2014.

Tidak dilibatkannya lembaga-lembaga itu menyebabkan sejumlah menteri yang pernah diperiksa di KPK akhirnya terpilih. Orang yang pernah diperiksa KPK memang belum tentu terlibat dalam kasus korupsi. Karena itu, pelibatan KPK dinilai penting untuk menghilangkan keraguan publik terhadap menteri. "Pemerintah memulai start yang buruk dalam membentuk kabinet ini," kata dia.

Jokowi telah melantik 34 menteri untuk kabinet Kerja Jilid II. Sejumlah nama mendapat sorotan karena pernah diperiksa KPK, di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar.

Nama Zainudin pernah muncul dalam kasus suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi. Ketua MK Akil Mochtar diduga pernah meminta uang Rp10 miliar ke Zainudin untuk mengurus sengketa Pilkada. Zainudin menyatakan percakapan itu hanya gurauan belaka.

Advertising
Advertising

Rumah dan ruang kerja Zainudin juga pernah digeledah dalam kasus suap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.

Akan halnya Ida Fauziyah pernah diperiksa dalam korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 yang menjerat Menteri Agama Suryadharma Ali. Saat diperiksa KPK pada Agustus 2014, politikus PKB ini mengaku ditanya soal fungsi pengawasan DPR. Adapun Abdul Halim Iskandar pernah diperiksa dalam kasus gratifikasi Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman.

DEWI NURITA | ARKHELAUS WISNU

Berita terkait

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

3 menit lalu

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo

Baca Selengkapnya

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

1 jam lalu

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

1 jam lalu

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

4 jam lalu

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi meminta pendataan penduduk terdampak erupsi Gunung Ruang dan persiapan tempat relokasi

Baca Selengkapnya

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

4 jam lalu

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi wacana pembentukan presidential club yang disampaikan juru bicara Prabowo

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

4 jam lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan

5 jam lalu

Kata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan

Menurut Ujang Komarudin, pembentukan Presidential Club oleh Prabowo Subianto harus dilihat berdasarkan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

7 jam lalu

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.

Baca Selengkapnya