OTT KPK Ungkap Kode Mangga Manis Suap Bupati Indramayu

Rabu, 16 Oktober 2019 06:00 WIB

Pegawai KPK menunjukan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Indramayu Supendi, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Indramayu Supendi menjadi tersangka suap proyek jalan. Penetapan tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan pada Senin, 14 Oktober 2019.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menuturkan, awalnya KPK menerima informasi adanya permintaan uang dari Supendi kepada seorang rekanan bernama Carsa. "CAS (Carsa) diduga menghubungi ajudan bupati dan menyampaikan bahwa uang akan diberikan melalui supir bupati," kata Basaria di kantornya, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.

Basaria mengatakan, Carsa meminta si sopir untuk bertemu di toko penjual mangga di pasar. Carsa meminta agar ajudan bupati membawa motor yang memiliki bagasi.

"Ia menyampaikan bahwa sudah menyiapkan mangga yang manis untuk bupati," kata Basaria. Mangga manis ini diduga merupakan kode uang untuk bupati berjumlah Rp100 juta.

Sampai di lokasi yang telah ditentukan, seorang staf Carsa menaruh uang itu ke dalam bagasi motor. Si sopir bernama Sudirjo itu mengantarkan uang ke rumah dinas Bupati di Desa Bongas.

Advertising
Advertising

Setelah memastikan penyerahan uang telah terjadi, tim KPK kemudian bergerak menangkapi sebanyak delapan orang termasuk Supendi. Yang pertama ditangkap adalah para perantara penyerahan uang tersebut.

Selanjutnya, KPK menangkap Sudirjo di depan rumah bupati pukul 23.12. Berselang beberapa menit kemudian, giliran bupati yang ditangkap di rumahnya di Desa Bongas. Saat penangkapan, rumah bupati sedang ramai oleh pagelaran wayang kulit.

KPK lalu menangkap Carsa di rumahnya pada pukul 23.44 WIB. Pada Senin dinihari hingga Selasa pagi, tim KPK juga menangkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indramayu, Omarsyah, dan Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Wempy Triyono.

Semua orang yang ditangkap dibawa ke Gedung KPK di Jakarta untuk diperiksa. Setelah melakukan gelar perkara pada Selasa, KPK menetapkan status tersangka terhadap Supendi, Omarsyah dan Wempy sebagai penerima suap. Sementara Carsa ditetapkan menjadi tersangka pemberi suap.

KPK menduga Supendi menerima duit berjumlah Rp200 juta. Omarsyah diduga menerima Rp350 juta dan sebuah sepeda seharga Rp20 juta. Sedangkan, Wempy diduga menerima Rp560 juta. KPK menduga uang yang diterima Omar dan Wempy ditujukan untuk kepentingan Bupati dan kepentingan pribadi keduanya.

Basaria Panjaitan mengatakan pemberian uang tersebut diduga terkait dengan pemberian proyek di lingkungan Indramayu untuk Carsa. Carsa tercatat mendapatkan tujuh proyek pekerjaan jalan dengan nilai Rp15 miliar.

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

11 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

13 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

21 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

2 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya