KontraS Sebut Yusuf Kardawi Ditembak, Polri: Belum Cukup Bukti

Reporter

Fikri Arigi

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 15 Oktober 2019 19:28 WIB

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan saat rilis kasus narkotika jaringan internasional di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menyebut temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS terkait kematian Muhammad Yusuf Kardawi (19) karena diduga ditembak oleh polisi, tidak cukup bukti.

"Pembuktian secara ilmiah masih berproses, nanti akan dikaitkan dengan hasil autopsi," ucap Dedi di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Oktober 2019.

Dedi mengatakan bahwa temuan berdasarkan pembuktian ilmiah jauh lebih kuat daripada hanya keterangan saksi saja. "Seribu saksi hanya bernilai satu, jadi KontraS sangat terburu-buru mengambil kesimpulan itu. Harus jelas alat bukti, tidak hanya saksi tapi ada keterangan ahli dan lainnya," kata Dedi.

Kemarin, 14 Oktober 2019, KontraS mengumumkan temuan hasil investigasi mereka perihal kematian mahasiswa Universitas Halu Oleo di Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhammad Yusuf Kardawi.

Dalam investigasi KontraS, polisi diduga kuat menembak mahasiswa itu dengan peluru tajam. Temuan itu didapat setelah tim KontraS datang langsung ke Kendari, Sulawesi Tenggara, dan meminta keterangan beberapa saksi yang melihat korban ketika ditembak. Hal itu kemudian diperkuat dengan rekaman video yang ada.

Advertising
Advertising

Alhasil, ditemukan bahwa Yusuf Kardawi menjadi korban penembakan pertama. Disusul oleh Randi yang berjarak sekitar beberapa ratus meter dari lokasi Yusuf Kardawi tertembak.

Adapun Dedi menegaskan yang tewas tertembak hanya satu mahasiswa. "Hanya Randi saja, Yusuf tidak," ujar dia.

Berita terkait

Pro-Kontra atas Keputusan TNI Kembali Gunakan Istilah OPM

19 hari lalu

Pro-Kontra atas Keputusan TNI Kembali Gunakan Istilah OPM

Penyebutan OPM bisa berdampak negatif karena kurang menguntungkan bagi Indonesia di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM, Begini Kritik Komisi I DPR RI, Pakar Militer, hingga KontraS

19 hari lalu

Soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM, Begini Kritik Komisi I DPR RI, Pakar Militer, hingga KontraS

Perubahan penyebutan istilah KKB jadi OPM menuai kritik dari sejumlah pihak. Apa saja kritik mereka?

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

21 hari lalu

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.

Baca Selengkapnya

KontraS Desak Pemerintah Mitigasi Dampak Perubahan Istilah KKB bagi Keamanan di Papua

21 hari lalu

KontraS Desak Pemerintah Mitigasi Dampak Perubahan Istilah KKB bagi Keamanan di Papua

KontraS mengatakan perubahan nama KKB menjadi OPM itu harus diikuti dengan jaminan perlindungan dari negara bagi masyarakat yang ada di Papua.

Baca Selengkapnya

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

30 hari lalu

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?

Baca Selengkapnya

Anggota TNI Diduga Siksa Jurnalis di Halmahera Selatan, KontraS: Tak Manusiawi

33 hari lalu

Anggota TNI Diduga Siksa Jurnalis di Halmahera Selatan, KontraS: Tak Manusiawi

Danlanal Ternate meminta maaf atas insiden kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di Bacan, Halmahera Selatan.

Baca Selengkapnya

KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

38 hari lalu

KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.

Baca Selengkapnya

Datangi Kempolrienpan RB, KontraS Minta Hentikan RPP Penempatan Jabatan Sipil TNI - Polri

42 hari lalu

Datangi Kempolrienpan RB, KontraS Minta Hentikan RPP Penempatan Jabatan Sipil TNI - Polri

KontraS mendatangi Kemenpan RB untuk memberikan catatan kritis RPP tentang manajemen ASN terutama pasal penempatan jabatan sipil oleh TNI-Polri.

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Keonaran dan Berita Bohong, Fatia Maulidiyanti: Pasal Ini Hukumannya Berat

43 hari lalu

MK Hapus Pasal Keonaran dan Berita Bohong, Fatia Maulidiyanti: Pasal Ini Hukumannya Berat

Ketua AJI Indonesia Sasmito Madrim mengatakan putusan MK yang menghapus pasal 14 dan 15 UU 1 Tahun 1946 merupakan angin segar bagi jurnalis.

Baca Selengkapnya

Narapidana di Lapas Perempuan Kendari Ikuti Program One Day One Juz Selama Ramadan

48 hari lalu

Narapidana di Lapas Perempuan Kendari Ikuti Program One Day One Juz Selama Ramadan

Warga binaan lapas perempuan Kendari yang mengikuti program one day one juz diharapkan bisa memahami Alquran lebih baik

Baca Selengkapnya