TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyebut, semua opsi masih terbuka dalam agenda menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Haluan negara itu, ujar dia, bisa saja dihadirkan tanpa melakukan amandemen UUD 1945, melainkan hanya dengan membuat undang-undang saja.

"Bisa saja dengan undang-undang. Kalau UU itu bisa mengikat seluruh rakyat Indonesia termasuk presiden, gubernur, wali kota/bupati yang akan datang, kenapa tidak? Enggak usah pakai amendemen," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam wawancara khusus dengan Tempo di ruangannya, Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 11 Oktober 2019.

Untuk itu, ujar Bamsoet, menghidupkan kembali GBHN lewat amandemen UUD 1945 bukanlah suatu konsep yang ajeg. Pimpinan MPR akan menyerap aspirasi masyarakat dalam 1-2 tahun ini dan membuka diri terhadap semua opsi yang bisa memperkuat sistem presidensial.

"Ada yang mau hidupkan GBHN lewat MPR melalui amendemen UUD 1945, ada yang melalui UU. Kami gelar semua di meja, kami tawarkan pada masyarakat tone-nya bagaimana. Ini kan keputusan rakyat," ujar Bamsoet.

Bamsoet menyebut, MPR tidak mau tergesa-gesa dalam agenda ini. "Kami sadar betul implikasinya luar biasa. Kalau sampai salah, enggak bisa judicial review. Jadi, kami sangat berhati-hati. Kami ingin zero complaint," ujar Bamsoet.

Sejauh ini, fraksi yang menawarkan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan haluan negara melalui Ketetapan MPR adalah PDIP. Sementara fraksi yang menawarkan haluan negara tanpa amandemen alias dengan membuat UU saja adalah Golkar.

Dalam hal ini, Bamsoet berjanji akan merangkul semua kepentingan meskipun dirinya sendiri berasal dari Golkar. "Posisi saya, mendukung opsi yang memperkuat sistem presidensial," ujar dia.