Ketua MPR Ingin Minta Pandangan Prabowo soal Amandemen UUD 1945

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Jumat, 11 Oktober 2019 17:19 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (tengah) saat memimpin Sidang Paripurna Pelantikan Pimpinan MPR RI 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019. Dalam rapat musyawarah setelah mendapat dukungan terakhir dari DPD, Bamsoet mengantongi sembilan unsur pimpinan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet akan menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat malam, 11 Oktober 2019. Bamsoet mengatakan, dirinya ingin meminta pandangan Prabowo soal amandemen UUD 1945.

"Ya kami ingin mendengar pandangan beliau selaku ketua umum partai politik besar dan mantan kandidat capres," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat, 11 Oktober 2019.

Besok, ujar Bamsoet, dia rencananya juga akan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemarin, Bamsoet juga telah menemui Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk meminta masukan soal amandemen UUD 1945.

Usai bertemu Megawati, Bambang menjamin agenda amandemen UUD 1945 tak akan mengusik mekanisme pemilihan presiden atau Pilpres secara langsung yang telah digelar sejak 2004.

"Amendemen ini tidak merubah sistem pemilihan presiden. Perubahan terbatas hanya menyangkut masalah ekonomi dan pembangunan Indonesia, tidak mengubah sistem politik," ujar Bambang Soesatyo di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng pada Kamis, 10 Oktober 2019.

Berita terkait

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

45 menit lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

1 jam lalu

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

10 jam lalu

Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

11 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

11 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

12 jam lalu

Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

15 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

16 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

16 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

19 jam lalu

Zulhas Dukung Presidential Club Usulan Prabowo

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mendukung usulan pembentukan presidential club dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya