TEMPO.CO, Surabaya-Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya Satria Aji mengatakan mahasiswa kampus negeri tersebut berencana menggelar aksi unjuk rasa lagi pada Kamis, 10 Oktober 2019. Menurut dia, isu yang dibawa masih sama dengan unjuk rasa gabungan mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur pada Kamis, 26 September 2019 lalu.

“Kami tetap membawa tujuh poin tuntutan kepada Presiden Jokowi, sebab sejak kami bawa dalam unjuk rasa pada Kamis 26 September lalu, sampai saat ini tidak ada respons dari Presiden,” ujar Satria saat ditemui di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair, Jalan Darmawangsa Dalam, Surabaya, Senin, 7 Oktober 2019.

Dalam unjuk rasa dua pekan lalu, gabungan mahasiswa dan aliansi kekuatan sipil menyuarakan tujuh poin tuntutan melalui aksi #Surabaya Menggugat. Tujuh poin itu antara lain meminta Presiden menerbitkan Perpu KPK, membatalkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta penyelesaian kasus Papua.

Aji berujar butir-butir tuntutan itu sebenarnya sudah diserahkan kepada Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi. Namun, menurut dia, Dewan belum meneruskan ke pusat. “Jadi kami desak agar Ketua DPRD segera meneruskan tuntutan kami itu ke pusat,” ujar dia.

Menteri Hubungan Luar Negeri BEM Unair Rizal Hamidi mengimbuhkan ia telah berkonsolidasi dengan elemen-elemen fakultas untuk persiapan turun ke jalan lagi. Menurut Rizal, BEM Unair berkomitmen mengawal tujuh poin tuntutan itu agar dipenuhi pemerintah.

Selain itu, BEM Unair juga berusaha menyamakan persepsi dengan tuntutan yang dibawa Aliansi BEM Surabaya dan Aliansi BEM Jawa Timur. “Kemarin kan sempat ada sedikit perbedaan pandangan soal tuntutan, tapi dengan aliansi kekuatan sipil yang dihadiri ribuan massa Kamis dua pekan lalu, suara kami sama,” kata Rizal.

Koordinator Umum aksi #Surabaya Menggugat Zamzam Syahara menuturkan telah berkonsolidasi dengan 45 elemen pegunjukrasa pada Senin, 6 Oktober. Selain organisasi kemahasiswaan internal Unair, konsolidasi juga melibatkan organisasi-organisasi buruh.

Dia tertawa saat ditanya kemungkinan unjuk rasa itu ditunggangi pihak lain untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih sepuluh hari kemudian. “Terpikir ada pelantikan Presiden saja kami tidak,” ujar Zamzam.