Polri: 27 Ribu Personil TNI-Polri Amankan Pelantikan Presiden

Reporter

Andita Rahma

Senin, 7 Oktober 2019 18:25 WIB

Anggota kepolisian bersiap-siap melakukan pengamanan menjelang pelantikan DPR RI periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2019. Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan 6.000 personel untuk mengamankan pelantikan anggota DPR/MPR RI. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta-Sebanyak 27 ribu personel gabungan TNI-Polri akan dikerahkan untuk mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang. Seluruh personel akan mengamankan tempat-tempat sentral di Jakarta.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra mengatakan, selain di Jakarta saja, pengamanan juga akan dilakukan di seluruh daerah. “Dua puluh tujuh ribu personel disiapkan tidak hanya dari Polri, tapi juga TNI, pemerintah daerah dan instansi terkait,” kata Asep saat dikonfirmasi, Senin, 7 Oktober 2019.

Asep menuturkan seluruh personel tersebut adalah pasukan Mantap Brata yang ditugaskan melakukan pengamanan selama rangkaian agenda pemilu serentak. “Dalam rangkaian pesta demokrasi, Polri menggelar Operasi Mantap Brata yang baru akan berakhir pada 21 Oktober 2019 setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. Pasukan itu lah yang mengamankan besok,” ucap Asep.

Pelantikan presiden dan wakil presiden sendiri akan digelar di Kompleks Parlemen. Presiden inkumben Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin akan dilantik pada 20 Oktober 2019.

Asep memastikan, pola pengamanan pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin tidak akan jauh berbeda dari pola pengamanan pelantikan anggota Dewan pada 1 Oktober 2019. Pengamanan akan menggunakan pola tiga ring di depan, di halaman parkir dan di dalam gedung.

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

15 menit lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

15 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

1 hari lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya