TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan selama ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapatkan banyak bisikan miring terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Donal mencontohkan narasi sejumlah pihak yang menyebut KPK mengganggu investasi. "Cara pandang itu dimasukkan ke kuping Presiden dengan berbagai data secara kolektif, terstruktur, yang mau mencoba mempengaruhi Presiden," kata Donal dalam diskusi ICW bertajuk Urgensi Perpu KPK di Jakarta pada Rabu, 2 Oktober 2019.

Menurut Donal, bisikan yang paling ampuh adalah gosip bahwa KPK bisa menghambat investasi. Ia pun mengatakan sejumlah ekonom Indonesia membantah keberadaan KPK mengganggu investasi.

Setelah melalui diskusi dengan berbagai kelompok, Donal menyebut banyak pihak yang tak nyaman untuk melakukan investasi di Indonesia. Donal mengatakan, sejumlah negara risih ketika tahu KPK dilemahkan, raib dan lumpuh.

Salah satu yang menjadi kekhawatiran adalah meningkatnya uang siluman dalam investasi. "Tidak aneh kalau 33 perusahaan hengkang dari Cina, 20-an ke Vietnam dan tidak satupun ke Indonesia karena enggak ada kepastian hukum," katanya.

Di sisi lain, Donal menjelaskan, dengan posisi KPK yang kuat, investasi pun masih bisa digerus berbagai kepentingan. Seperti kasus Papa Minta Saham, yang secara vulgar meminta jatah dalam transaksi bisnis. "Bayangkan kalau KPK musnah dan enggak bisa mengawal hal itu. Informasi investasi itu dimasukkan ke Presiden. Keliru," ujarnya.