Jazuli Juwaini Jagokan Hidayat Nur Wahid Jadi Pimpinan MPR Lagi

Reporter

Antara

Editor

Purwanto

Rabu, 2 Oktober 2019 11:28 WIB

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, saat memberi Sosialisasi Empat Pilar kepada ratusan anggota dan pengurus GENPRO Sulawesi Selatan, Makassar, 15 September 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jazuli Juwaini mengatakan partainya akan mengusung Hidayat Nur Wahid untuk menjadi salah satu pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada halangan, Hidayat Nur Wahid," kata Jazuli sebelum Sidang Paripurna kedua MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ketika ditanya tentang dirinya yang akan diusung sebagai pimpinan MPR oleh PKS, Hidayat mengatakan hal itu masih merupakan aspirasi dari Jazuli. Menurut Hidayat, akan ada mekanisme resmi Fraksi PKS di MPR yang harus dihormati.

Hidayat meminta wartawan untuk menunggu pernyataan resmi dari Fraksi PKS MPR tentang kepastian yang akan diusung untuk menjadi pimpinan MPR.

"Tunggu saja pengumumannya. Namun, secara prinsip saya siap melakukan apa saja keputusan partai," tuturnya.

Hidayat menyatakan siap ditugaskan untuk menjadi anggota biasa DPR dan MPR, atau menjadi wakil ketua MPR bahkan ketua MPR sejauh ditugaskan oleh partainya.

"Apapun keputusan dari fraksi saya akan laksanakan," ujarnya.

MPR mengadakan Sidang Paripurna kedua dengan agenda pengesahan jadwal sidang serta penetapan fraksi-fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Rabu pukul 10.00 WIB.

Pada pukul 15.00 WIB, pimpinan sementara MPR akan mengadakan rapat gabungan bersama perwakilan fraksi-fraksi dan kelompok DPD untuk membahas persiapan pemilihan pimpinan MPR.

Bakal calon pimpinan MPR akan disampaikan masing-masing fraksi dan kelompok DPD pada Sidang Paripurna Ketiga yang dijadwalkan pukul 19.00 WIB.

Menurut Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang sudah direvisi, MPR periode 2019-2024 akan dipimpin 10 orang pimpinan.

Sebelum sidang paripurna dimulai dan bahkan sejak kemarin sudah beredar beberapa nama calon pimpinan MPR RI, antara lain, Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar), Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra), Lestari Moerdijat (Fraksi Partai Nasdem), Cucun Ahmad Syamsurijal (Fraksi PKB).

Kemudian, Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, sementara itu, Partai Demokrat belum menyebut siapa kadernya yang akan ditunjuk menjadi pimpinan MPR RI.

Dari Partai Persatuan Pembangunan kemungkinan besar akan menunjuk Arsul Sani menjadi pimpinan MPR RI, serta dari Kelompok DPD RI masih ada beberapa nama yang disebut-sebut akan disampaikan menjadi pimpinan DPD RI, antara lain, Jimly Asshiddiqie dan Fadel Muhammad.

ANTARA

Berita terkait

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

44 hari lalu

Caleg Lolos Dapil Neraka DKI II: Once hingga Uya Kuya Kalahkan Masinton dan Eriko Sotarduga

Penyanyi Once Mekel, berhasil lolos ke DPR RI melalui Dapil DKI Jakarta II mengalahkan caleg petahana seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga.

Baca Selengkapnya

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

52 hari lalu

Unggul Perolehan Suara di DPR dan DPRD Jakarta, PKS: Alhamdulillah

PKS DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta usai unggul dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPRD.

Baca Selengkapnya

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

52 hari lalu

PKS Tunggu Hasil Majelis Syura untuk Tentukan Figur di Pilkada DKI Jakarta

Putusan Majelis Syura bakal menjadi acuan PKS dalam mengusung calon Gubernur di Pilkada DKI 2024. Nama Anies, Hidayat Nur Wahid dan Mardani potensial.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

59 hari lalu

MK Putuskan Penurunan Ambang Batas Parlemen, HNW: Harus Diberlakukan Juga untuk Presidential Threshold

Ambang batas parlemen diputuskan MK pekan ini, apa itu sebenarnya dan apa dasar aturannya? Bagaimana tanggapan Hidyat Nur Wahid?

Baca Selengkapnya

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

4 Maret 2024

Buntut Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen, Ada yang Minta Presidential Threshold Dikoreksi

Hidayat Nur Wahid mengatakan MK perlu memerintahkan DPR dan pemerintah mengoreksi presidential threshold sebelum Pemilu 2029.

Baca Selengkapnya

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

2 Maret 2024

KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?

Wacana Menteri Agama yang akan merubah KUA sebagai tempat nikah bagi semua agama menuai beberapa pendapat yang mendukung dan menolaknya dari berbagai tokoh.

Baca Selengkapnya

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

1 Maret 2024

Menteri Agama Yaqut Rencanakan KUA untuk Pernikahan Semua Agama, Pahami 10 Tugas Pokok Kantor Urusan Agama

Menteri Agama Yaqut punya rencana jadikan KUA untuk pernikahan semua agama. Patut pahami kembali 10 tugas pokok Kantor Urusan Agama.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

27 Februari 2024

Pro-Kontra Rencana Menag Yaqut Cholil Qoumas Soal KUA untuk Pernikahan Semua Agama

Perdebatan rancangan KUA untuk pernikahan semua agama yang diajukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ini pro dan kontra.

Baca Selengkapnya

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

26 Februari 2024

KUA untuk Semua Agama, Hidayat Nur Wahid: Jadi Beban Psikologis Umat Non-Muslim

Usulan KUA untuk semua agama akan memberatkan warga non-Muslim yang akan menikah, karena KUA identik dengan warga beragama Islam.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Sebut Gubernur Ditunjuk Presiden, Tito Karnavian hingga Anies Baswedan Menolak

8 Desember 2023

RUU DKJ Sebut Gubernur Ditunjuk Presiden, Tito Karnavian hingga Anies Baswedan Menolak

RUU DKJ menyebutkan bahwa Gubernur ditunjuk Presiden tal melalui Pilkada seperti biasanya. Tito Karnavian hingga Anies Baswedan menolak.

Baca Selengkapnya