TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pendekatan pemerintah untuk menangani berbagai isu di Papua masih tak tepat. JK mengatakan pemerintah yang terlalu fokus pada pendekatan infrastruktur dan ekonomi tak tepat.

"Untuk Papua yang masih lebih tradisional, itu pendekatan mesti pendekatan budaya yang lebih dalam lagi. Karena pengertian kemakmuran kemajuan beda beda rupanya," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 30 September 2019.

Pembangunan infrastruktur seperti bandara hingga jalan tol, kata JK, tak bisa dijadikan patokan pemerintah telah berbuat sesuatu bagi Papua. Selain itu, JK juga menilai perlu lebih banyak dialog dan pembenahan.

"Yang sangat penting juga di sana adalah peranan pemimpin formal gubernur, bupati, kepala distrik, yang betul betul berfungsi untuk membangun masyarakatnya dengan uang yang begitu banyak, dana yang begitu banyak," kata JK.

Selain itu, JK juga menilai aturan otonomi khusus yang diterapkan di Papua juga harus dimaksimalkan. Ia menilai selama ini status otsus di Papua sebenarnya sudah cukup luas dan mencangkup banyak hal. Karena itu, JK berharap pelaksanaan otsus yang sudah berjalan sejak 2001 itu, bisa segera dievaluasi.

Situasi Papua terus memanas sejak insiden pada 17 Agustus 2019 lalu. Setelah aksi demonstrasi berkepanjangan terjadi di berbagai daerah di tanah Papua, situasi sempat tenang sejenak. Namun sejak akhir Oktober, insiden di Wamena pecah yang mengakibatkan 33 orang tewas.