Polisi berusaha menenangkan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jawa Timur saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 26 September 2019. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
TEMPO.CO, Surabaya - Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya atau BEM Unair, Agung Tri Putra, mengatakan bahwa isu penggagalan pelantikan Jokowi sebagai Presiden 2029-2024 bukan dari mahasiswa.
Dia membenarkan bahwa kabar itu mencuat di tengah demonstrasi mahasiswa pada 23-24 September 2019 di berbagai daerah. Menurut Agung, mahasiswa tetap fokus pada tujuh butir poin tuntutan seperti yang telah beredar luas di media sosial.
Tuntutan itu antara lain mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu KPK, membatalkan RKUHP, revisi UU Pemasyarakatan, revisi UU Pertanahan, dan revisi UU Minerba.
"Kalau ada isu lain di luar itu, misalnya penggalan pelantikan ataupun pelengseran Presiden, itu bukan dari kami," kata Agung saat dihubungi pada Senin sore, 30 September 2019. "Konsen kami hanya pada produk perundangan."
Agung berpendapat, Presiden Jokowi yang harus bertanggungjawab pada berbagai masalah bangsa yang timbul. Misalnya, mengenai kebakaran hutan dan lahan serta konflik di Pulau Papua yang kian meningkat akhir-akhir ini.
"Bila Presiden tidak dilantik, lantas siapa yang bertanggungjawab terhadap itu semua?" ucap mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Unair itu.
Dia menuturkan dalam unjuk rasa besar-besaran mahasiswa dan elemen kekuatan sipil bertajuk #SurabayaMenggugat di Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, pada Kamis pekan lalu isu pelengseran Jokowi tak masuk dalam tuntutan.
"Munculnya desakan agar Presiden mengeluarkan Perpu KPK, (mahasiswa) Surabaya termasuk yang menyuarakan sejak awal."
Isu penggagalan pelantikan Jokowi dan pelengseran sempat menyeruak di tengah ingar bingar demonstrasi mahasiswa. Isu itu setidaknya disuarakan oleh paranormal Permadi SH dan bekas Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia (Pudi) Sri Bintang Pamungkas.
Menurut Permadi, suasana jalanan saat ini mirip dengan 1966 menjelang penggulingan Presiden Sukarno. Saat itu, kata politikus Partai Gerindra tersebut, mahasiswa dan pelajar turun ke jalan bersama melalui wadah KAMI dan KAPI. Dia menilai kondisi saat ini tak bisa dianggap remeh.
